Jawa Barat, Netral.co.id — Langkah Fraksi PDI Perjuangan yang melakukan aksi walk out dari rapat paripurna DPRD Jawa Barat menuai sorotan. Pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai tindakan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan strategi penyeimbang kekuasaan.

Menurut Kristian, keputusan PDIP keluar dari rapat merupakan bentuk sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah provinsi, khususnya sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik.

“Langkah ini akan menghidupkan mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat,” ujar Kristian, Jumat 16 Mei 2025.

Namun, Kristian menegaskan bahwa keputusan politik ini bukan tanpa risiko. PDIP harus mampu membuktikan bahwa sikap oposisional terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilandasi oleh analisis yang tajam dan substansi yang kuat.

“PDIP perlu menunjukkan secara jelas kelemahan dalam kebijakan Dedi Mulyadi, agar kritik mereka bernilai rasional dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik,” lanjutnya.

Baca Juga : Simak 6 Pendidikan Ala Gubernur Jabar Dedy Mulyadi

Ia menyebut, keberhasilan PDIP dalam menjalankan peran oposisi bisa menjadi modal penting menjelang Pemilu Legislatif dan Pilkada mendatang.

Sebaliknya, jika tidak konsisten dan gagal mengkritik secara konstruktif, PDIP bisa kehilangan simpati publik.

Kristian juga mengingatkan bahwa kondisi ini menjadi peluang sekaligus ujian bagi Dedi Mulyadi.

“Gubernur harus merespons dengan merumuskan kebijakan yang kuat dan logis, serta komunikatif kepada publik agar tetap mendapat dukungan,” tuturnya.

Jika tidak, sambung Kristian, kredibilitas Dedi Mulyadi berisiko menurun dan akan menjadi titik serang politik PDIP di masa mendatang.

“Dinamika ini akan berjalan menarik jika kedua pihak konsisten memainkan perannya dalam sistem demokrasi yang sehat,” pungkasnya.

Penulis: Anjas
Editor : Arjun