Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengklarifikasi alasan di balik digelarnya sejumlah rapat tertutup antara Komisi X dan sejumlah kementerian mitra, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, kebijakan penting yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pertimbangan utama.

“Beberapa kebijakan yang dibahas dalam rapat merupakan informasi strategis yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden. Jika disampaikan terlalu awal, dikhawatirkan akan mengurangi dampak kebijakan saat diumumkan,” ujar Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4/2025).

Dalam rapat bersama Mendikdasmen dan Mendikti Saintek, pembahasan meliputi alokasi ulang anggaran pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen yang sempat diragukan akan dibayarkan.

“Instruksi Presiden (Inpres) terkait Tukin sudah terbit, dan Insya Allah akan segera dibayarkan. Program KIP Kuliah juga tetap berjalan, bahkan kemungkinan besar akan ada penambahan kuota,” tambahnya.

Lalu menyebut bahwa penyelenggaraan rapat tertutup bukan untuk menyembunyikan informasi dari publik, melainkan menjaga momentum pengumuman resmi oleh pemerintah.