Pristiwa Pertemuan Megawati dan Prabowo Antara Konsolidasi Elit dengan Representasi Rakyat

Nampak mesra Presiden RI Ke-5 Megawati Sukarnoputri saat bersama Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto.

Nampak mesra Presiden RI Ke-5 Megawati Sukarnoputri saat bersama Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto. (Foto: Dok Istimewa).

Jakarta, Netral.co.id – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai langkah strategis yang berpotensi memperkuat pemerintahan mendatang.

Dalam keterangannya kepada media pada Kamis (10/4/2025), Hendri yang akrab disapa Hensat, meyakini bahwa pertemuan yang digelar di kediaman Megawati di kawasan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam, telah menghasilkan kesepakatan politik yang signifikan.

“Sudah pasti ada deal. Soal substansinya apa, tidak perlu diketahui publik. Tapi secara umum, ini menguntungkan bagi jalannya pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Menurut Hensat, salah satu kemungkinan hasil dari pertemuan tersebut adalah keterlibatan PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo, baik melalui pengisian kursi kabinet maupun kehadiran Prabowo di forum internal partai seperti Kongres PDIP yang akan datang.

“Sangat mungkin ada kader PDIP yang bergabung dalam kabinet, dan Prabowo pun bisa saja hadir dalam acara resmi partai tersebut,” tuturnya.

Baca Juga : Prabowo dan Megawati Ketemu, Sufmi Dasco : Selamat Berhasil Merajut Indonesia

Hensat juga menyoroti waktu pelaksanaan pertemuan yang dilakukan pada malam hari, yang menurutnya menunjukkan urgensi politik tertentu di balik layar.

“Malam-malam, seperti tidak bisa ditunda hingga pagi. Tapi semua bentuk silaturahmi tentu baik,” tambahnya.

Namun, ia memberi catatan penting mengenai dampak pertemuan ini terhadap keseimbangan demokrasi.

Dalam konteks koalisi yang semakin besar, ia menekankan bahwa peran oposisi menjadi krusial untuk menjaga fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

“Dalam konteks demokrasi, ini adalah tantangan. Ketika elite politik semakin solid, masyarakat sipil harus semakin aktif mengandalkan DPR untuk melakukan fungsi pengawasan, apalagi PDIP adalah pemilik kursi terbanyak di parlemen,” jelasnya.

Comment