Makassar, Netral.co.id – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu 2 Juli 2025.

Aliyah hadir mewakili Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutannya, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan atas dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan Ranperda.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Aliyah di hadapan anggota DPRD dan jajaran pemerintah kota.

Aliyah menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, sejalan dengan amanat alokasi mandatory spending. Ia menyebut, pemkot berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

Terkait laporan keuangan daerah, ia mengungkapkan bahwa total aset daerah Kota Makassar saat ini mencapai Rp35,22 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp35,09 triliun. Seluruh aset tersebut akan dikelola berdasarkan prinsip good governance.

“Kami terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Aliyah juga melaporkan sejumlah program strategis yang telah direalisasikan Pemkot Makassar, di antaranya:

Sambungan PDAM gratis untuk masyarakat di berbagai titik,

Peluncuran Makassar Creative Hub sebagai wadah kreatif bagi pelaku seni, UMKM, dan generasi muda,

Program gratis iuran sampah untuk meringankan beban warga,

Pembangunan stadion bertaraf internasional, yang kini masuk tahap studi kelayakan, AMDAL, Andalalin, dan sertifikasi lahan.

Rapat paripurna ini dihadiri para anggota DPRD dari lintas fraksi, pimpinan OPD, serta pejabat struktural Pemkot Makassar. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah.