Jakarta, Netral.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyatakan sikap terbuka terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Namun, ia menegaskan tidak sepakat jika alasan utama usulan tersebut hanya karena tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.

“Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini (alasannya) politiknya mahal. Ya sudah, kembali ke DPRD. Kan tidak seperti itu,” ujar Bima dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025).

Menurutnya, mahalnya biaya politik merupakan dampak dari lemahnya sistem kaderisasi dan advokasi di tubuh partai politik. Bima menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendanaan partai politik (party funding) agar demokrasi lokal bisa berjalan lebih sehat dan efisien.

Selain itu, ia mengusulkan agar penyelenggara pemilu mulai memanfaatkan teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai upaya menekan biaya politik.

“Mari kita pikirkan bersama bagaimana sistem pemilu bisa memperkuat kelembagaan partai politik ke depan,” jelasnya.

Bima juga menekankan bahwa tak ada sistem politik yang sepenuhnya sempurna. Bahkan negara-negara demokrasi maju seperti di Eropa pun masih mengalami dinamika yang kompleks. Karena itu, partai politik maupun pemilih harus tetap menjaga semangat persatuan.

“Partai politik dan pemilih harus memperkuat integrasi bangsa, bukan memecah belah,” tegasnya.

Cak Imin: Evaluasi Total Pilkada Demi Efektivitas Pembangunan

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan agar sistem pilkada dievaluasi total. Dalam pernyataannya di peringatan Harlah ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025), Cak Imin menyebut perlunya undang-undang sistem politik nasional yang lebih kondusif untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Saatnya pilkada dievaluasi total manfaat dan mudharatnya. Ini juga sudah kami sampaikan langsung ke Presiden,” ungkap Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC).

Ia mengaku mendapat keluhan dari sejumlah kepala daerah terkait lambatnya konsolidasi akibat proses politik yang berbelit. Cak Imin pun mewacanakan kepala daerah bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih melalui DPRD.

Meski menyadari banyak penolakan terhadap ide tersebut, ia menegaskan bahwa PKB tetap berkomitmen pada tujuan utama yakni efektivitas pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan.

“Ini usulan yang menantang, tapi tujuannya jelas: mempercepat pembangunan tanpa terjebak proses demokrasi yang berliku,” tutupnya.