Makassar, Netral.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Sulsel di rumah jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Senin, 8 September 2025.

Audiensi dipimpin Ketua FPPI Sulsel, A. Nurhidayati Zainuddin, bersama pengurus Asmara H. Cawidu, A. Tenriani, Supiana, dan A. Erma Mapparessa. Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendamping, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Plt Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel.

Dalam pertemuan itu, FPPI menyampaikan sejumlah program dan tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya sektor ekonomi, UMKM, dan perlindungan sosial.

Sehingga bagi masyarakat, kolaborasi Pemprov Sulsel dan FPPI diharapkan akan memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga. Pemberdayaan ini akan meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat kemandirian, dan menekan angka kemiskinan.

Di sisi sosial, perlindungan terhadap korban KDRT akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sehingga, perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang berdaya dan mandiri.

Ketua FPPI Sulsel, A. Nurhidayati Zainuddin, mengapresiasi dukungan yang diberikan Wakil Gubernur.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Peluang untuk kolaborasi terkait pemberdayaan UMKM juga sudah ada,” kata Nurhidayati.

Ia menjelaskan, salah satu masukan penting dari Wakil Gubernur adalah pengelolaan sampah sebagai sumber ekonomi baru. “Bu Wagub mendorong manajemen persampahan yang bisa menghasilkan uang. Selama ini sampah masih dianggap negatif, padahal bisa punya nilai ekonomis. Ini jadi PR bagi FPPI,” jelasnya.

Selain itu, FPPI juga menyoroti tantangan industri sutra di Sulsel yang banyak tercampur benang biasa karena keterbatasan modal. “Itu yang membuat sutra kita kalah bersaing dengan produk dari Cina, Uzbekistan, dan Timur Tengah,” ujarnya.

FPPI turut mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Bu Wagub juga mendorong agar korban KDRT dan kekerasan seksual yang tidak lagi bisa bekerja diberikan pembinaan UMKM. Nantinya juga akan ada dukungan dari BLUD,” terang Nurhidayati.

Label halal produk UMKM juga menjadi perhatian. “Bu Wagub menekankan agar semua UMKM segera menyelesaikan sertifikasi halal tahun ini,” tambahnya.

Nurhidayati menilai Fatmawati sebagai sosok pemimpin yang cepat bertindak.

“Saya bersyukur bisa mendapat insight baru dari Bu Wagub yang tipikalnya langsung action tanpa lama-lama dalam perencanaan. Itu sangat memotivasi kami,” pungkasnya.

Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan Pemprov Sulsel terhadap kiprah FPPI.

“Kami mendukung penuh organisasi yang konsisten mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program FPPI selaras dengan agenda nasional.“Program FPPI sejalan dengan Asta Cita keempat pemerintah pusat, yakni memperkuat SDM, kesetaraan gender, dan peran perempuan. Pemprov Sulsel siap bersinergi untuk mewujudkan agenda ini,” jelasnya.

Fatmawati mendorong FPPI agar menyelaraskan program dengan prioritas daerah, mulai dari penurunan stunting, penguatan UMKM perempuan, literasi digital generasi muda, hingga perlindungan perempuan dan anak.

“FPPI bisa menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya lewat kegiatan sosial, tetapi juga memberi masukan kebijakan. Forum konsultasi publik dan FGD bisa menjadi ruang kolaborasi,” ucapnya.

Ia juga menawarkan kerja sama lintas OPD, termasuk Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga BKKBN Sulsel.

“Dengan kolaborasi, program pemberdayaan bisa berjalan lebih konkret dan berkelanjutan,” tegas Fatmawati.

Fatmawati berharap audiensi ini menjadi awal sinergi yang lebih erat. “Saya ingin perempuan di Sulsel tidak hanya maju dalam pemikiran, tetapi juga dalam pemberdayaan nyata. Pemerintah siap menjadi mitra bagi FPPI,” tutupnya.