Makassar, Netral.co.id – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif menekankan pentingnya peran aktif eksekutif untuk turun langsung ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan atas keluhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan menyusul banyaknya persoalan masyarakat yang ditemukan langsung di daerah dan belum tertangani.
Menurut Sufriadi, sebagai wakil rakyat, ia kerap berinteraksi dengan masyarakat dan menemukan berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, persoalan-persoalan tersebut sering kali luput dari perhatian pemerintah karena minimnya komunikasi dan interaksi langsung antara eksekutif dan masyarakat.
Seharusnya kata dia, organisasi perangkat daerah meniru Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang aktif turun ke daerah.

“Jangan hanya menunggu laporan. Setidaknya sebulan sekali perangkat daerah turun ke daerah, berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti yang sering dilakukan Pak Gubernur. Dari situ persoalan bisa diidentifikasi dengan jelas,” ujar Legislator PPP itu kepada wartawan, Selasa, (6/1/2026).

Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai selalu menindaklanjuti setiap laporan lapangan yang disampaikan. Namun demikian, ia berharap seluruh jajaran di bawah Gubernur lebih proaktif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Apalagi, kata dia, sejumlah persoalan krusial yang ditemukan di lapangan antara lain kondisi infrastruktur jalan dan irigasi.

Misalnya di Kabupaten Wajo, kata Sufriadi, kondisi bangunan sekolah menengah atas (SMA) sangat memprihatinkan. Temuannya, beberapa sekolah mengalami kerusakan serius, seperti plafon rusak dan bangunan yang kondisinya tidak memungkinkan.

“Temuan-temuan itu selalu saya dokumentasikan dan kirimkan ke kepala dinas terkait, termasuk kondisi sarana prasarana dan peralatan sekolah,” katanya.

Ia menegaskan, banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat jika ditangani secara langsung. Bahkan, masalah yang sebelumnya terbengkalai selama bertahun-tahun dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari setelah dikomunikasikan dengan baik.

Karena itu, ia meminta OPD provinsi rutin melakukan evaluasi wilayah kerja masing-masing dan mengidentifikasi persoalan yang menjadi kewenangan provinsi. Jika terkendala anggaran, setidaknya harus tersedia data yang akurat sebagai dasar perencanaan.

“Jangan sampai persoalan hanya diselesaikan satu per satu setiap tahun. Evaluasi dan pendataan itu penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” tegasnya.