×

Tag Archives: RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disusun secara seimbang agar tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurutnya, dalam hukum acara pidana terdapat dua kepentingan yang berseberangan, yakni pihak pelapor dan terlapor, sehingga regulasi harus dirancang secara netral.

Wamenkum Pastikan RUU KUHAP Netral dan Lindungi Hak Asasi Manusia

Jakarta, Netral.co.id – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Rancangan Undang-Undang […]

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

KPK Nilai RUU KUHAP Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, 17 Poin Jadi Sorotan

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang […]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III berencana menyusun undang-undang tersendiri mengenai penyadapan. Rencana ini terungkap dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis 11 Juli 2025.

DPR Gagas UU Khusus Penyadapan, Tak Lagi Diatur dalam RUU KUHAP

Jakarta, Netral.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III berencana menyusun undang-undang tersendiri […]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III berencana menyusun undang-undang tersendiri mengenai penyadapan. Rencana ini terungkap dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis 11 Juli 2025.

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai, Komisi III DPR Pastikan DIM Sinkron dan Siap Dipublikasikan

Jakarta, Netral.co.id – Komisi III DPR RI resmi memulai rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas […]

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah disetujui dalam rapat Panitia Kerja (Panja) tidak dapat diubah kembali. Penegasan itu disampaikannya usai pengesahan sejumlah ketentuan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), termasuk penguatan peran advokat dalam proses hukum.

Komisi III DPR: Pasal yang Sudah Diketok dalam RUU KUHAP Tak Bisa Diubah

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang […]

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 terkait pemberian keistimewaan bagi pelaku yang menjadi saksi pelaku atau justice collaborator (JC).

Perlindungan untuk Justice Collaborator Dinilai Sejalan dengan RUU KUHAP, DPR: Harus Selektif dan Transparan

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyambut […]