NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori
NETRAL
× NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori

© Copyright 2025 NETRAL . All Right Reserved

ads

News

  • Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengingatkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi melanggar konstitusi jika mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025 terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

    Prabowo Terancam Langgar UUD jika Jalankan Putusan MK, DPR Ingatkan Risiko Konstitusional

  • IMG 20250705 WA0044 copy 640x428

    Wali Kota Tasming Ajak ICMI Kuatkan Peran Jawab Tantangan Ekonomi dan Pendidikan

  • IMG 20250705 WA0039 copy 640x427

    Wali Kota Appi Tegaskan Komitmen Transisi Energi dan Kolaborasi Global di WCSMF 2025

Pemerintahan

  • Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengingatkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi melanggar konstitusi jika mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025 terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

    Prabowo Terancam Langgar UUD jika Jalankan Putusan MK, DPR Ingatkan Risiko Konstitusional

  • Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyoroti keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menilai keputusan tersebut kontroversial dan mencerminkan MK telah melampaui kewenangannya sebagai penjaga konstitusi.

    PKB Kritik Putusan MK Soal Pemilu Terpisah: Jangan Jaga Konstitusi Tapi Sekaligus Ngatur

  • Screenshot 2025 07 04 at 22 19 05 Komisi I DPR rapat bersama Komdigi ANTARA guna bahas RUU Penyiaran ANTARA News Kalimantan Selatan bd2f54ed6b

    Komisi I DPR Gelar Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Akhir Pekan Ini, Nama-Nama Masih Belum Dikonfirmasi

Politik

  • Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyoroti keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menilai keputusan tersebut kontroversial dan mencerminkan MK telah melampaui kewenangannya sebagai penjaga konstitusi.

    PKB Kritik Putusan MK Soal Pemilu Terpisah: Jangan Jaga Konstitusi Tapi Sekaligus Ngatur

  • Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal telah keluar dari batas kewenangan lembaga tersebut sebagai penguji undang-undang. Ia menyebut MK seolah membentuk norma baru dalam sistem hukum Indonesia.

    PPP Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Dinilai Ciptakan Norma Baru UU

  • Komisi II DPR RI menggelar rapat mendadak bersama pimpinan DPR RI guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah. Akibatnya, rapat kerja Komisi II DPR dengan sejumlah kementerian dan kepala daerah sempat tertunda selama satu jam.

    Komisi II DPR Gelar Rapat Mendadak Bahas Putusan MK soal Pemilu Terpisah

Olahraga

  • Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI), Andi Jamaro Dulung, mengumumkan bahwa domino segera diakui sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Luwu, Jumat (4/7/2025).

    Domino Selangkah Lagi Jadi Cabang Olahraga Resmi, Didukung Kemenpora dan MUI

  • IMG 20250704 WA0080 copy 480x600

    Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan di Jl. Mattirotasi untuk Car Free Night dan Car Free Day

  • IMG 20250703 WA0008 copy 640x427

    Uji Nurdin Tekankan Pentingnya Rasa Hormat dan Silaturahmi di Turnamen Bulutangkis Bupati Cup 2025

Tag Archives: Perludem

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak punya pilihan selain menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi regulasi.

Perludem: Suka atau Tidak, DPR dan Pemerintah Wajib Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Terpisah

  • News
  • Sabtu, 5 Juli 2025 - 11:23

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan […]

Pendidikan

  • Teater SATU dari SMA Negeri 1 Makassar

    Teater SATU SMAN 1 Makassar Suguhkan Kembali Galigo dalam Bahasa Bugis Kuno

  • IMG 20250703 WA0128 copy 640x586

    UNM Apresiasi Kepemimpinan Visioner Wali Kota Tasming Bangun Mitra Pendidikan Kesehatan

  • Memasuki hari keempat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Kota Makassar, proses pendaftaran berjalan lancar.

    Atasi Penumpukan Siswa, Disdik Makassar Siapkan “Regrouping” SMP Baru

Terpopuler

  • 01

    Kebijakan TPP dan Gaji Cair Tepat Waktu Uji Nurdin Tuai Pujian Dari ASN Bantaeng

  • 02

    Wanita Asal China Diduga Pemasok Teknologi Militer ke Iran, AS Tawarkan Hadiah Rp245 Miliar

  • 03

    YBH PA Bangkit Sediakan Bantuan Hukum Gratis untuk Perempuan dan Anak di Bantaeng

  • 04

    DPR Dorong Kemendikbudristek Gunakan Server Mandiri untuk Lindungi Data Pendidikan

  • 05

    Pemerintah Siapkan Tindak Lanjut Putusan MK: Pendidikan Dasar hingga Menengah Akan Digratiskan

  • 06

    Iran Siap Hentikan Serangan jika Israel Juga Berhenti, Kecam Keterlibatan AS

  • 07

    MAKI Desak Kejagung Segera Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Kasus Chromebook

  • 08

    Iron Dome Kembali Kewalahan, Rudal Iran Tembus Jantung Pertahanan Israel

  • 09

    Magang ke Jepang Resmi Dibuka, Generasi Muda Bulukumba Siap Go Internasional

  • 10

    Iran Ancam Tutup Selat Hormuz Usai Serangan AS, Harga Minyak Dunia Melejit

Terkini

  • Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, mengingatkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi melanggar konstitusi jika mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025 terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.
    Prabowo Terancam Langgar UUD jika Jalankan Putusan MK, DPR Ingatkan Risiko Konstitusional
  • IMG 20250705 WA0044 copy 640x428
    Wali Kota Tasming Ajak ICMI Kuatkan Peran Jawab Tantangan Ekonomi dan Pendidikan
  • IMG 20250705 WA0039 copy 640x427
    Wali Kota Appi Tegaskan Komitmen Transisi Energi dan Kolaborasi Global di WCSMF 2025
  • Direktur PT Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara saat bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, di kawasan Huadi group, Jumat, 4 Juli 2025.
    Huadi Group Jadi Magnet Investasi Masuk di Bantaeng
  • Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosialisasi bertema pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aula Bapenda Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat, 4 Juli 2025.
    DWP Sulsel Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Beri Dukungan bagi Penyintas
  • Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak punya pilihan selain menindaklanjuti putusan tersebut melalui revisi regulasi.
    Perludem: Suka atau Tidak, DPR dan Pemerintah Wajib Tindaklanjuti Putusan MK soal Pemilu Terpisah
  • Beranda
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© Copyright 2025 NETRAL . All Right Reserved