×

Tag Archives: Komisi III DPR

Komisi III DPR RI memastikan akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan pihaknya akan mengundang lembaga negara, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pandangan.

Komisi III DPR Bahas RKUHAP: Habiburokhman Tegaskan Tak Boleh Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Netral.co.id – Komisi III DPR RI memastikan akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, yang juga merupakan kader Partai NasDem. Penangkapan ini terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Tenggara.

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur, Surya Paloh Instruksikan Fraksi NasDem Panggil KPK

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul […]

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggapi secara serius keberatan keluarga atas dugaan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan.

Kasus Kematian Diplomat Arya Daru, Anggota DPR Minta Polisi Serius Tindaklanjuti Keberatan Keluarga

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, […]

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

KPK Nilai RUU KUHAP Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, 17 Poin Jadi Sorotan

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang […]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III berencana menyusun undang-undang tersendiri mengenai penyadapan. Rencana ini terungkap dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis 11 Juli 2025.

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai, Komisi III DPR Pastikan DIM Sinkron dan Siap Dipublikasikan

Jakarta, Netral.co.id – Komisi III DPR RI resmi memulai rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas […]

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah disetujui dalam rapat Panitia Kerja (Panja) tidak dapat diubah kembali. Penegasan itu disampaikannya usai pengesahan sejumlah ketentuan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), termasuk penguatan peran advokat dalam proses hukum.

Komisi III DPR: Pasal yang Sudah Diketok dalam RUU KUHAP Tak Bisa Diubah

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang […]