Sosialisasi Program MBG di Manggeasi Diwarnai Miskomunikasi, Warga Pertanyakan Porsi dan Transparansi Anggaran

Sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, pada Senin (2/3/2026), diwarnai keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Pertemuan yang digelar di Kantor Desa Manggeasi itu membahas dugaan perbedaan porsi dan variasi menu yang diterima warga dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu. (Foto: Netral.co.id/A. Landa)

Dompu, Netral.co.id – Sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, pada Senin (2/3/2026), diwarnai keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Pertemuan yang digelar di Kantor Desa Manggeasi itu membahas dugaan perbedaan porsi dan variasi menu yang diterima warga dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Keluhan awal disampaikan oleh Ayub, salah satu penerima manfaat MBG. Ia menyoroti perubahan menu yang dinilai lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

“Biasanya menu cukup banyak, tetapi pada Senin hanya ada tiga item, yakni salak, kue bolu, dan telur. Porsinya juga berbeda,” ujarnya dalam forum yang turut ia moderatori.

Menanggapi hal tersebut, Fajarudin selaku Asisten Lapangan (Aslat) menjelaskan bahwa perbedaan menu dan porsi telah disesuaikan dengan petunjuk teknis dan alokasi anggaran. Ia menerangkan bahwa porsi untuk ibu hamil dan menyusui memang lebih besar, sedangkan untuk balita terdiri dari tiga item, yaitu telur, buah, dan kue, dengan porsi yang lebih kecil.

Ia juga menjelaskan bahwa data penerima manfaat telah ditetapkan berdasarkan kuota melalui koordinasi tingkat korwil dan korcam. Terkait anggaran, menurutnya telah diatur dalam juknis, yakni sebesar Rp10 ribu untuk ibu hamil dan menyusui, serta Rp8 ribu untuk balita, TK, SD, dan SMP.

Sementara itu, Kepala SPPG, Ale, menegaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Ia menyatakan bahwa paket makanan tidak dapat dibandingkan antara satu hari dengan hari lainnya karena komposisinya telah disesuaikan dengan standar dan anggaran yang ditetapkan.

Namun, dalam sesi audiensi, sejumlah warga mempertanyakan transparansi regulasi dan dasar hukum penetapan anggaran tersebut. Mereka meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme penyusunan menu serta landasan hukum dari pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan final. Warga menilai sebagian pengurus MBG tidak hadir dalam forum, termasuk ahli gizi, kepala yayasan, serta unsur terkait lainnya seperti Babinsa. Masyarakat penerima manfaat mengusulkan agar pertemuan lanjutan digelar secara formal dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

Salah satu penerima manfaat, Eri, menyampaikan bahwa terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program, terutama terkait pemerataan porsi menu.

Warga berharap ke depan ada penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif agar pelaksanaan Program MBG di Desa Manggeasi dapat berjalan transparan dan sesuai harapan bersama.

Comment