Jakarta, Netral.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, angkat bicara terkait pernyataan kadernya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang sempat menuai polemik karena menyebut sulit mencari uang halal sebagai anggota DPR.

Sarmuji menegaskan, pernyataan tersebut perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, yang dimaksud Arse disampaikan dalam konteks diskusi mengenai pendanaan partai politik, bukan semata-mata menggambarkan praktik anggota DPR.

“Memang pejabat publik ada batasannya. Tapi bukan berarti tak bisa berusaha mencari penghasilan melalui usaha yang tidak memanfaatkan jabatan,” kata Sarmuji seperti dilansir dari Inilah, Rabu 13 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, partai politik di Indonesia dilarang berbisnis, sementara bantuan sukarela dari individu maupun korporasi tidak mudah didapatkan.

Ditambah lagi, bantuan dana partai politik (banpol) dari pemerintah dinilai masih kecil. “Jadi kita harus melihat pernyataan itu sesuai konteks pembicaraan,” ujarnya.

Sebelumnya, Zulfikar Arse Sadikin dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Senin 11 Agustus 2025, mengungkapkan bahwa mencari uang halal sebagai politisi memang sulit, meski tetap berusaha memastikan penghasilan yang diperoleh sesuai prinsip halalan toyyiban.

Ia bahkan mengaku tak selalu terbuka kepada keluarga soal asal-usul uang yang diperoleh, selama kebutuhan istri dan anak terpenuhi. Arse juga menilai perilaku korup tidak hanya terjadi di dunia politik, tetapi di hampir semua sektor.

Sebagai anggota DPR dua periode, Arse mengungkapkan bahwa sebagian besar dana untuk pencalonannya berasal dari bantuan pihak lain, bahkan disertai pinjaman yang harus ia lunasi.

Karena itu, ia mendukung adanya penambahan sumber pendanaan partai dari masyarakat, seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa, termasuk Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, dan Australia.