Bone, Netral.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penataan aset. Hal ini ia sampaikan dalam acara ramah tamah dan silaturahim yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Selasa 12 Agustus 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Staf Ahli Pemda Bone, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kapolsek Palakka yang mewakili Kapolres, serta seluruh jajaran pertanahan Kabupaten Bone. Kehadiran Taufan Pawe dalam momen ini juga menjadi saksi penyerahan sertifikat aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan, Raden Agus Mahendra, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan oleh Taufan Pawe. Ia menyebutkan bahwa kehadiran Taufan Pawe di lapangan memberikan dukungan moril yang besar bagi jajarannya. Agus Mahendra juga menyoroti peran strategis Kabupaten Bone sebagai salah satu barometer pelayanan pertanahan di Sulawesi Selatan.

“Tahun ini Bone termasuk yang harus selesaikan 5.200 PTSL, itu terbesar kedua setelah Gowa,” ungkapnya.

Agus Mahendra juga mengapresiasi Taufan Pawe yang telah memperjuangkan anggaran di Komisi II DPR RI, karena dukungan ini sangat dibutuhkan untuk percepatan layanan pertanahan. Ia melaporkan bahwa dari target 730.000 bidang di Sulsel, masih ada sekitar 400.000 bidang yang belum tersertifikasi. Menurutnya, sinergi yang harmonis akan mempercepat proses ini, termasuk dalam penertiban aset-aset pemerintah.

Penataan Aset sebagai Kunci Peningkatan Pendapatan Daerah
Taufan Pawe dalam sambutannya menekankan bahwa penataan aset daerah bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan akuntabilitas.

Ia berbagi pengalaman berharga saat menjabat sebagai Walikota Parepare. Pada saat itu, Taufan Pawe menantang Kantor Pertanahan setempat untuk menyertifikasi seluruh aset pemkot, termasuk jalan dan lorong. “Setelah saya dapat data, saya anggarkan,” kenangnya.

Hasil dari kolaborasi tersebut sangat signifikan, di mana total aset daerah yang berhasil disertifikasi mencapai Rp28 triliun. Prestasi ini bahkan mengantarkannya meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Paling berat itu melakukan penataan aset daerah,” ujar Taufan Pawe, menegaskan bahwa tantangan ini hanya dapat diatasi dengan kemitraan yang harmonis dengan ATR BPN.

Ia juga mengisahkan perjuangannya mendirikan Institut Teknologi Habibie (ITH) di Parepare. Meski terkendala pembebasan lahan, dengan semangat dan sinergi yang kuat bersama Kantor Pertanahan, target lahan 30 hektare akhirnya terlampaui menjadi 34 hektare. Kisah ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi yang baik dapat menuntaskan program-program strategis.

Taufan Pawe turut memberikan edukasi bahwa aset yang tertata rapi merupakan syarat penting dalam laporan auditor BPK. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk terus menjaga semangat dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mari kita jaga menteri kita dengan baik agar memberikan dampak yang baik pula dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bone,” pesannya.

Melalui acara ini, Taufan Pawe tidak hanya menunjukkan peran legislatifnya dalam memperjuangkan anggaran, tetapi juga kepeduliannya secara langsung dalam implementasi reformasi agraria. Ia berharap Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone, dapat menjadi “role model” dalam sistem pelayanan pertanahan di Indonesia berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan ATR BPN.