Sidrap, Netral.co.id – Menarik untuk disimak bagaimana Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Bank Indonesia menentukan 5 quick wins pengendali inflasi di Sulsl.

Hal tersebut berdasarkan hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, bersama zona 3 Sulsel yang mencakup Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Sidrap pada Selasa, 16 September 2025.

Acara HLM yang dirangkaikan dengan Capacity Building TPID Sulsel ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulsel bersama Pemprov Sulsel.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melibatkan dukungan dari kota penyangga pasokan pangan di sekitarnya.

Berdasarkan rilis BPS Agustus 2025, Sulsel mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen (month to month/mtm), yang disebabkan oleh masih tingginya harga beras di tengah penyaluran beras SPHP yang sempat mengalami hambatan.

Inflasi tahun kalender pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 5,12 persen (year to date/ytd), melampaui target indikatif 3,33 persen.

Menurut Jufri Rahman, kondisi pangan di enam daerah tersebut relatif terjaga, namun beberapa komoditas masih defisit.

Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

“Pesan Ibu Wagub agar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih,” jelas Jufri Rahman.

Selain itu, Jufri mengimbau Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota untuk konsisten memperbarui data neraca pangan.

Ia juga mendorong pemda mengkaji pembentukan BUMD pangan sebagai off taker hasil panen petani, serta menyusun regulasi penguatan cadangan pangan daerah.

Dalam forum tersebut, TPID menyepakati langkah hulu-hilir. Di sektor hulu, pemerintah daerah diminta memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, hingga pompanisasi agar produksi padi bisa mencapai tiga kali panen per tahun.

Sementara untuk sektor hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP serta menambah pasokan minyak goreng “Minyak Kita”.

Sekda optimistis koordinasi lintas daerah mampu menekan lonjakan harga pangan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

“Kita berharap agar arahan dan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah kabupaten untuk mewujudkan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri Rahman.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, menambahkan komoditas utama penyumbang inflasi hingga Agustus adalah beras, ikan bolu, ikan layang, ikan cakalang, dan tomat. BI merekomendasikan lima quick wins pengendalian inflasi, yakni:

1. Penyaluran beras SPHP masif lewat berbagai kanal distribusi.
2. Pelaksanaan GPM fokus pada komoditas penyumbang inflasi.
3. Perluasan gerakan tanam barito (bawang merah, rica, tomat).
4. Optimalisasi cold storage dengan peran BUMD.
5. Pemanfaatan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura.

Ia menilai strategi quick wins ini akan membantu menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Langkah ini quick wins untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menekan tekanan harga, sehingga inflasi pangan dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Wahyu.

BI juga mencatat bahwa Sulsel sebagai daerah produsen pangan tidak hanya menjaga pasokan untuk wilayahnya, tetapi juga mampu memasok ke provinsi lain, termasuk Papua.

Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi antar-TPID Zona 3 agar inflasi bisa ditekan secara konsisten.

“Sehingga kita optimis mampu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulsel,” imbuhnya.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Daerah/yang mewakili memaparkan langkah dan program dalam pengendalian inflasi. (*)