Sahabat Andalan Dukung Gubernur Andi Sudirman Evaluasi Tambang Emas Di Luwu

Palopo, Netral.co.id – Tokoh Pemuda Luwu Raya, Rifai Andi Kaso Morang dukung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk evaluasi perusahaan tambang seperti PT Masmindo Dwi Area, Freeport-McMoRan Copper dan Gold Inc di Luwu.

Evaluasi ini secara khusus terkait dampak lingkungan yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat sekitar. Apalagi, tahun 2024 lalu Luwu sudah pernah mendapatkan musibah banjir dan longsor.

Rifai Andi Kaso Morang, yang juga Koordinator Wilayah Sahabat Andalan Luwu Raya, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang meminta evaluasi mendalam terhadap rencana proyek tersebut.

“Wilayah tambang jangan mengabaikan dampak terhadap masyarakat. Kita bisa belajar dari kasus di Gorontalo, di mana kerusakan lingkungan di kawasan tambang emas telah mengancam keselamatan warga,” ujar Rifai, Jumat 18 April 2025.

Menurutnya, penggunaan metode tambang terbuka (open pit) berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk potensi banjir, pencemaran air, hingga degradasi hutan.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga telah menyoroti proyek ini. Ia menegaskan bahwa meski kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat.

“Lihat saja kondisi di sekitar tambang Freeport kerusakan lingkungan besar-besaran, hutan ditebang, dan masyarakat lokal belum juga sejahtera. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama,” ucapnya.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan lingkungan dan hak masyarakat lokal dalam setiap pengelolaan sumber daya alam.

“Kalau pengelolaan dilakukan perusahaan luar, yang menikmati hasilnya bukan masyarakat sekitar, tapi mereka justru menanggung dampak dan penderitaannya,” tambahnya.

Gubernur juga mengaitkan persoalan ini dengan banjir yang kerap melanda wilayah Luwu. Ia menilai bahwa pembukaan lahan tanpa pertimbangan lingkungan, baik legal maupun ilegal, memperburuk kondisi ekosistem dan membebani masyarakat di wilayah hilir.

“Pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kami berharap Bapak Presiden dapat mempertimbangkan ulang proyek ini secara menyeluruh,” tegasnya.