Makassar, Netral.co.id – Kericuhan aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025) bukan hanya meninggalkan puing bangunan terbakar, tetapi juga duka mendalam dengan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Di balik tragedi itu, sorotan publik tak boleh berhenti pada kerusuhan semata, melainkan juga pada bagaimana negara hadir melalui respons cepat layanan kesehatan.

TGC sebagai Garda Terdepan

Tim Gerak Cepat (TGC) Puskesmas bersama RSUD Daya menjadi ujung tombak dalam penanganan korban. Kehadiran mereka di lapangan menunjukkan bahwa sistem kesehatan darurat bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan nyata yang harus terus diperkuat. TGC beranggotakan tenaga lintas disiplin dokter, surveilans epidemiologi, sanitarian, pranata laboratorium, perawat, bidan hingga penyuluh kesehatan yang bekerja terpadu di tengah kekacauan.

Inilah bukti pentingnya keberadaan tim kesehatan darurat yang tidak hanya sigap menghadapi wabah dan bencana alam, tetapi juga krisis sosial-politik seperti demonstrasi yang berujung ricuh.

Kebakaran DPRD Telan Korban Jiwa

Kericuhan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Makassar berujung kebakaran hebat pada Jumat malam (29/8/2025). Api diduga dipicu aksi massa yang melempari serta membakar bagian depan gedung sekitar pukul 21.00 WITA, sebelum merembet ke ruang utama.

Peristiwa ini menelan sedikitnya tiga korban jiwa:

• Sarinawati (26), meninggal dan dirujuk ke RS Bhayangkara.
• Syaiful (43), meninggal di RS Grestelina.
• Muhammad Akbar Basri (26), meninggal di lokasi kejadian.

Selain itu, lima orang lainnya mengalami luka berat maupun sedang. Dua korban kritis yakni Budi Haryadi S (30) yang koma di RS Primaya, serta Heriyanto (28) yang mengalami luka serius setelah melompat dari lantai tiga.

Tiga korban lain, Sahabuddin (45), Arif Rahman Hakim (28), dan Agung Setiawan (32), kini dalam perawatan di sejumlah rumah sakit di Makassar.

Pelajaran dari Tragedi DPRD

Kerusuhan DPRD Makassar memberi pelajaran berharga: sistem layanan publik harus siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Kecepatan respons TGC patut diapresiasi, namun kesiapan fasilitas, logistik medis, dan koordinasi antarinstansi harus terus ditingkatkan.

Tak kalah penting, tragedi ini mengingatkan bahwa pencegahan konflik dan penanganan massa aksi secara humanis merupakan bagian integral dari mitigasi bencana. Kesehatan masyarakat bukan hanya urusan klinis, melainkan juga soal kebijakan publik, keamanan, dan tata kelola pemerintahan.

Menjaga Kepercayaan Publik

Di tengah luka yang ditinggalkan peristiwa ini, pemerintah daerah perlu menjadikan penguatan sistem kesehatan darurat sebagai prioritas. Masyarakat harus percaya bahwa negara hadir tidak hanya setelah tragedi terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan perlindungan.

TGC Makassar sudah menunjukkan kapasitasnya. Kini tantangannya adalah memastikan mereka selalu didukung secara berkelanjutan, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun anggaran.

Kesehatan darurat bukan pilihan, melainkan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga. Tragedi DPRD Makassar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi layanan darurat yang lebih humanis, cepat, dan terpadu.