Makassar, Netral.co.id – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, mengawali reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Lapangan Bumi Pesona Pelangi, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Rabu 11 Februari 2026.

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi legislator Komisi D DPRD Makassar itu untuk menyerap langsung aspirasi warga. Sejumlah persoalan mengemuka dalam dialog, dengan isu sampah dan drainase menjadi keluhan utama masyarakat.

Lurah Minasa Upa, Rahim, mengungkapkan persoalan sampah di wilayahnya semakin kompleks seiring jumlah penduduk yang mencapai sekitar 22 ribu jiwa. Menurutnya, keterbatasan armada pengangkut menjadi kendala utama.

“Ada 17 unit Fukuda di sini, tapi yang bisa digunakan hanya lima. Jadi susah mengakomodir semua sampah warga,” ujarnya.

Selain sampah, persoalan drainase juga menjadi sorotan. Rahim menyebut wilayah Minasa Upa rawan genangan saat musim hujan akibat saluran air yang kecil serta sedimentasi.

“Kami sudah paham kegiatan ini tempat menyampaikan aspirasi. Tapi tentu ada proses yang harus dilewati. Semoga wilayah kami bisa menjadi prioritas,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Andi Suhada menyampaikan bahwa persoalan sampah hampir merata di setiap kelurahan di Makassar. Ia menilai, musim hujan memperparah kondisi karena sampah yang tidak terangkut dapat menjadi sumber penyakit.

“Masalah sampah ini memang tidak ada habis-habisnya. Tapi kami di DPRD terus mendorong agar persoalan ini bisa berangsur selesai,” ujarnya.

Ia menyatakan sepakat jika ada perbaikan dan penambahan armada pengangkut sampah, khususnya untuk Minasa Upa.

Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Saya sebagai penyambung lidah masyarakat tentu akan meneruskan aspirasi ini. Kita lihat nanti mana yang menjadi skala prioritas untuk segera dilaksanakan,” katanya.

Terkait drainase, Andi Suhada menilai pembenahan infrastruktur menjadi hal yang mendesak mengingat genangan kerap terjadi saat hujan deras.

“Masalah dominan seperti sampah dan drainase ini akan kami tindaklanjuti segera. Kalau lebih cepat disampaikan, ada kemungkinan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara+ untuk persoalan layanan publik, termasuk kesehatan.

“Aplikasi Lontara+ sudah diluncurkan. Masyarakat bisa memanfaatkan untuk menyampaikan aduan secara cepat dan tepat sasaran,” tutupnya.