Jakarta, Inilah.com – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025–2030 bukanlah langkah teknis semata, melainkan menyimpan pesan politik yang kuat dan mengindikasikan evaluasi terhadap kepemimpinan Hasto Kristiyanto.

“Rangkap jabatan ini juga tak bisa dianggap remeh atau sekadar teknis sementara,” ujar Efriza dilansir Netral.co.id, Minggu (3/8/2025).

Secara formal, langkah Megawati mengambil alih tugas Sekjen disebut Efriza bisa dimaknai sebagai transisi sementara, menyusul proses pemulihan politik Hasto pasca persidangan dan pemberian amnesti. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut juga mengindikasikan konsolidasi internal dan kajian ulang atas urgensi mempertahankan Hasto di posisi strategis itu.

“Megawati dikenal sangat selektif dalam memilih pembantunya, apalagi Sekjen,” tambahnya.

Efriza menilai bahwa kepemimpinan Hasto selama ini dinilai belum optimal, terbukti dari penurunan suara PDIP dalam pemilu dan berbagai sorotan publik, termasuk dugaan praktik korupsi dalam pergantian caleg. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran internal bahwa jika Hasto kembali menjabat dua periode, kinerja partai bisa kian tergerus pada Pemilu 2029.

“Tidak wajar kalau Megawati turun langsung urus struktur partai. Ini menandakan ada persoalan serius yang ingin dibenahi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia memandang keputusan ini juga menjadi bagian dari kalkulasi PDIP dalam menghadapi pemerintahan baru Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang secara resmi didukung PDIP. Dalam konteks ini, sikap Hasto yang selama ini dikenal kritis terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, dinilai menjadi pertimbangan tersendiri.

“Perlu ada kejelasan tentang posisi politik Hasto, baik terhadap Prabowo maupun hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya,” imbuh Efriza.

Menurutnya, dinamika di tubuh PDIP kini terbelah antara faksi yang ingin mendukung penuh pemerintahan baru dan faksi yang memilih menjadi oposisi kritis.

“Jadi meskipun diklaim bersifat sementara, rangkap jabatan ini bisa saja bagian dari skenario jangka menengah PDIP untuk menyusun ulang posisi struktural dan arah politiknya,” pungkas Efriza.

Sebagai informasi, dalam Kongres PDIP di Bali pada Sabtu (2/8/2025), Megawati secara resmi melantik 37 pengurus DPP PDIP periode 2025–2030, dan menyatakan dirinya tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati di hadapan para pengurus.

“Bersedia!” jawab para kader secara serentak.