Jakarta, Netral.co.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dijalankan secara berkelanjutan minimal selama 10 tahun sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Luhut, program MBG memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi di daerah.

“Menurut saya, program makan bergizi ini harus dipelihara terus, mungkin paling tidak 10 tahun. Setelah itu, bertahap kita lihat, kita evaluasi mau kita bagaimanakan,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth” di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025 kemarin.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan. Namun, hal itu dinilainya wajar mengingat skala program yang besar dan baru berjalan setahun.

“Pelaksanaannya di sana-sini ada kurang, ya kita perbaiki. Dipaksa supaya Badan Gizi Nasional (BGN) belanja dengan benar. Saya ulangi, dengan benar,” tegasnya.

Luhut menuturkan, dirinya sempat mempresentasikan program MBG kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick, yang disebutnya memahami manfaat besar dari kebijakan tersebut.

“Saya ceritakan soal makan bergizi ini ke Howard Lutnick, dan dia setuju bahwa program ini bisa menimbulkan pemerataan uang di daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Luhut meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat kapasitas organisasinya.

Ia membandingkan, meski BGN baru terbentuk, lembaga tersebut langsung mengelola anggaran besar hingga Rp171 triliun, hampir setara dengan anggaran TNI.

“Organisasi ini (BGN) perlu diperkuat karena bukan organisasi untuk satu tahun atau lima tahun, tapi mungkin untuk bertahun-tahun ke depan,” ungkapnya.

Diketahui, BGN mengantongi total anggaran Rp171 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2025, terdiri dari Rp71 triliun dari APBN dan tambahan Rp100 triliun. Namun, sekitar Rp70 triliun dikembalikan kepada pemerintah karena belum terserap optimal.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pihaknya baru mampu menyerap Rp99 triliun dari total anggaran 2025 karena sebagian proyek masih dalam tahap pembangunan dan verifikasi.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran lebih besar senilai Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026, yang terdiri dari Rp268 triliun untuk BGN dan Rp67 triliun dana cadangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk memperkuat gizi anak sekolah, menekan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan nasional.