Jakarta, Netral.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat negara, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk segera membenahi institusi masing-masing guna memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar, sebagaimana dikutip dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden, Minggu 22 Maret 2026.

Prabowo menegaskan, ia telah menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk membersihkan institusi dari berbagai praktik menyimpang. Ia bahkan memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah.

“Semua lembaga saya minta untuk membersihkan diri. Jika tidak, akan dibersihkan,” ujar Prabowo.

Menurut dia, sejumlah menteri telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan langkah konkret. Salah satunya adalah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang disebutnya bertindak tegas terhadap pejabat yang melanggar.

Prabowo menekankan, upaya reformasi tidak hanya menyasar satu institusi, melainkan seluruh perangkat negara, terutama yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.

Ia menyatakan, pembenahan sektor penegakan hukum, termasuk Polri dan TNI, menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Transformasi bangsa harus mencakup seluruh aspek, termasuk aparat penegak hukum,” kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum telah dilakukan, termasuk pemberhentian sejumlah perwira tinggi.

Ia menyebut, sejumlah jenderal telah dicopot dari jabatannya dan diserahkan ke proses hukum melalui kejaksaan.

Pengalaman serupa, lanjut Prabowo, juga terjadi saat dirinya menjabat Menteri Pertahanan, termasuk dalam penanganan kasus korupsi di PT Asabri yang sebelumnya dinilai sulit disentuh.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem meritokrasi guna menekan praktik manipulasi, seperti penyelundupan dan under-invoicing.

Ia menilai, berbagai praktik kecurangan tersebut harus dibenahi secara bertahap melalui perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar praktik ilegal tidak luput dari perhatian aparat.

Ia mempertanyakan adanya aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi oleh aparat di tingkat wilayah, mulai dari babinsa hingga komando distrik militer.

Menurut Prabowo, keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan tuntutan masyarakat, bukan sekadar keinginan pimpinan negara.