Jakarta, Netral.co.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi dan praktik tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

“Sejak awal sebelum menjadi presiden, beliau sudah clear, akan memimpin di garis terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Supratman menambahkan, Presiden Prabowo bahkan meminta dukungan wakil rakyat untuk memberantas tambang ilegal demi memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam pidato politiknya di Sidang Tahunan MPR RI, Prabowo menyinggung laporan aparat yang mengungkap keberadaan 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

“Saya beri peringatan, apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal-jenderal dari TNI maupun Polri, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintahannya berkomitmen menegakkan hukum secara berkeadilan, tanpa pandang bulu. Bahkan, ia menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum.

“Kalau pun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi. Lebih baik cepat jadi justice collaborator,” ujarnya di hadapan anggota MPR.

Supratman menyebut, pidato Prabowo selaras dengan visi Asta Cita, yang menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. “Karena beliau didaulat menjadi nahkoda republik ini, beliau tahu apa yang harus dilakukan selama lima tahun kepemimpinannya,” katanya.

Langkah tegas Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa praktik tambang ilegal dan korupsi tidak lagi mendapat toleransi di era pemerintahannya.