Netral.co.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, bahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel.

Andi Muhammad Arsjad berharap kerjasama dan sinergi antara Pemprov Sulsel dengan BPJS Kesehatan terutama untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

“Sejauh ini kita sudah bersinergi, tolong di ingatkan kami untuk acara-acara tertentu. Intinya kasi ke kami bahan apa yang akan kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD,” ungkap Andi Muh Arsjad, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 12 September 2023.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX, dr. Yessi Kumalasari mengaku, Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) Provinsi Sulsel akan segera gelar kegiatan akhir bulan September 2023 ini.

“Kegiatan ini sedianya dilakukan setahun dua kali, kegiatan ini di Pimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi, di hadiri BPJS Kesehatan dan semua kepala OPD yang terkait program jaminan kesehatan nasional,” katanya.

Baca Juga : Pj Sekprov Paparkan Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur Sulsel di Depan Siswa KKDN TNI

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut biasanya kita laporankan progres pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dari tiga aspek.

Pertama, aspek cangkupan kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua aspek pembayaran uiran program jaminan kesehatan nasional. Ketiga aspek pelayanan kesehatan baik itu di fasilitas pertama maupun tingkat lanjut.

“Menjadi isu untuk kepesertaan tentu masih ada dua Kabupaten Kota yang belum UHC (Universal Health Coverage), yaitu Kabupaten Bulukumba dan kemudian Kabupaten Pinrang dan ada satu Kabupaten Sidrap yang keaktifan pesertanya masih relatif rendah,” jelasnya.

Kedua, pihaknya berharap kelancaran dari pembayaran uiran karena itu berdampak langsung untuk pembayaran klem yang di ajukan untuk fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjut.

Kondisi saat ini untuk fasilitas kesehatan kita bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengawal akreditasi khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masih menjadi syarat.

“Mutlak oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Itu adalah agenda penting untuk pelaksanaan forum Komunikasi semester dua di tahun 2023 ini,” pungkasnya. (*)