Pergantian Sekjen Gerindra dan PDIP Hampir Bersamaan, Ada Apa di Balik Manuver Dua Partai Besar Ini

Dalam kurun waktu berdekatan, dua partai politik besar, Gerindra dan PDI Perjuangan, mengumumkan pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Langkah ini memunculkan spekulasi publik tentang strategi internal masing-masing partai.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. (Foto: dok)

Jakarta, Netral.co.id – Dalam kurun waktu berdekatan, dua partai politik besar, Gerindra dan PDI Perjuangan, mengumumkan pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Langkah ini memunculkan spekulasi publik tentang strategi internal masing-masing partai.

Pada Jumat, 1 Agustus 2025, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekjen menggantikan Ahmad Muzani. Sehari setelahnya, pada Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu 2 Agustus 2025, Hasto Kristiyanto dipastikan tidak lagi menjabat sebagai Sekjen. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, sementara waktu merangkap posisi strategis tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pergantian Sekjen Gerindra merupakan bagian dari proses penyegaran struktural. Sosok Sugiono dipilih karena dinilai lebih muda dan energik untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Gerindra membutuhkan Sekjen yang lebih lincah. Sugiono sebagai anak ideologis Prabowo dinilai tepat untuk memastikan arah dan ritme partai tetap selaras, terutama di tengah kesibukan Prabowo sebagai Presiden,” ujar Jamiluddin.

Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi partai dan mengemban amanah langsung dari Prabowo dengan loyalitas penuh.

Sementara itu, belum diumumkannya pengganti Hasto di PDIP dibaca sebagai langkah strategis oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Ia menilai Megawati sedang memastikan tidak ada infiltrasi kepentingan eksternal dalam struktur inti partai.

“Megawati ingin melindungi PDIP dari ‘penumpang gelap’ atau titipan politik dari kekuatan luar. Dengan merangkap jabatan Sekjen, Megawati mengunci posisi penting ini agar tidak dimanfaatkan pihak lain,” jelas Pangi.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Ketua Umum di tubuh PDIP sudah menyerupai hak veto, yang hingga kini tetap dikuasai Megawati tanpa perlawanan internal.

Ahmad Muzani mengonfirmasi pengunduran dirinya sebagai Sekjen setelah 17 tahun mengemban jabatan tersebut. Ia kini dipercayakan memegang jabatan baru sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Gerindra.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan selama ini, dan memohon maaf jika ada kekeliruan selama menjabat,” tulis Muzani melalui akun Instagram resminya.

Di sisi lain, Megawati saat melantik kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 tetap menyatakan dirinya sebagai Sekjen sementara. Dalam pelantikan tersebut, Hasto Kristiyanto tak tercantum dalam daftar pengurus baru, menandai berakhirnya masa jabatannya.

Comment