Jakarta, Netral.co.id – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengumpulkan pimpinan fraksi untuk membahas transformasi DPR masih bersifat simbolis dan belum menyentuh persoalan mendasar yang menjadi sorotan publik.

“Langkah Puan Maharani mengumpulkan pimpinan fraksi untuk membahas reformasi DPR menunjukkan niat baik, namun belum menyentuh isu krusial seperti tunjangan dan pensiun anggota,” kata Herry kepada di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, reformasi DPR seharusnya melibatkan partisipasi publik serta dilakukan secara transparan, bukan sekadar pertemuan internal di kalangan elite parlemen.

“Reformasi sejati seharusnya mencakup transparansi anggaran, akuntabilitas etis, dan partisipasi publik. Tanpa perubahan struktural dan budaya politik, DPR hanya berganti citra, bukan karakter,” tegasnya.

Sebelumnya, Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di DPR untuk merumuskan langkah transformasi lembaga legislatif. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9), turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah awal, di antaranya penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja anggota dan komisi.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja,” ujar Puan dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan akan memimpin langsung agenda reformasi DPR agar lembaga legislatif dapat lebih sesuai dengan harapan rakyat.