Makassar, Netral.co.id– Pemerintah Kota Makassar bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menyepakati pentingnya penguatan kurikulum pendidikan agama sebagai fondasi karakter di tingkat Sekolah Dasar.

Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (29/7/2025).

Pertemuan tersebut sekaligus membahas persiapan Musyawarah Wilayah III Tarjih Muhammadiyah Sulsel yang akan digelar pada tanggal 1–3 Agustus 2025 di Makassar.

Agenda ini akan menghadirkan dua sesi seminar nasional, termasuk diskusi strategis mengenai respons Islam terhadap isu-isu kontemporer dan tantangan masa depan pendidikan di era Artificial Intelligence (AI).

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Prof. Dr. Zulfahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Wali Kota terhadap pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama di tengah menurunnya etika sosial dan budaya anak-anak masa kini.

“Kami sangat terkesan dengan komitmen Pak Wali untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya melalui pendekatan agama di Sekolah Dasar (SD),” ujar Prof. Zulfahmi.

Ia menegaskan, masyarakat Makassar adalah masyarakat agamis. Maka pendekatan agama menjadi relevan untuk membentuk perilaku dan moral generasi muda.

Sehingga, diapun menekankan pentingnya kebijakan kurikulum yang menanamkan nilai adab, penghormatan kepada orang tua, dan tata krama sebagai bagian dari pendidikan dasar.

“Menurut kami, pendidikan agama bukan hanya soal pengetahuan, tetapi pembentukan sikap dan karakter anak didik kita sejak usia dini,” jelasnya.

Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Muhammadiyah ini menjadi sinyal kuat bahwa pendidikan berbasis nilai dan akhlak akan terus dikawal bersama.

“Sejalan dengan pandangan pak Wali Kota. Kami juga komitmen bersama untuk pendidikan yang lebih baik, mengedepankan karakter dan etika,” tuturnya.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sulsel itu, juga menyampaikan perihal hajatan Musyawarah Tarjih menjadi momentum penting dalam menyatukan pandangan serta memperkuat fondasi pendidikan dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Makassar.

Selain isu pendidikan, Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulsel juga akan membahas isu-isu keagamaan dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

Muhammadiyah menilai penting untuk menghadirkan pandangan Islam secara jernih agar masyarakat tidak terjebak dalam mitos atau praktik yang bertentangan dengan ajaran agama.

Bahkan, isu global seperti produk makanan. Tradisi tarjih Muhammadiyah selalu mengedepankan pencerahan berbasis nalar Islam yang kuat.

“Ini untuk memberi panduan kepada masyarakat agar dapat memilah mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang harus diluruskan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammadiyah juga memaparkan dua agenda utama dalam Musyawarah Wilayah III Tarjih Muhammadiyah Sulsel, yakni.

Pertama, Seminar Nasional Tarjih I: Mengangkat tema respon Muhammadiyah terhadap isu-isu kontemporer di masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Kedua, Seminar Nasional Tarjih II: Menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, sebagai narasumber utama. Ia akan membahas pengaruh Artificial Intelligence terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

“Kalau tidak segera disikapi, AI bisa membawa risiko besar dalam dunia pendidikan, bahkan bisa menyebabkan kemunduran jika tidak dikelola dengan bijak,” tambah Prof. Zulfahmi.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pun disebut menyambut baik sinergi ini. Pemerintah kota disebut berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam membentuk generasi yang unggul secara moral dan intelektual.

Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen serius dalam membangun karakter generasi muda dengan memperkuat fondasi pendidikan agama, budi pekerti, dan tatakrama di tingkat Sekolah Dasar.

“Ini penting agar anak-anak kita kembali memiliki pijakan etika yang kuat,” ujar Munafri.

Wali Kota menilai, penguatan nilai-nilai agama dan etika di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata.

“Saya kira sudah saatnya kita duduk bersama Muhammadiyah untuk memperkuat fondasi agama dan menyusun kembali kurikulum budi pekerti serta tatakrama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut perlunya kurikulum percontohan yang dapat menjadi acuan nasional dalam membentuk karakter anak sejak usia dini melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

“Kalau kurikulum ini jadi percontohan dalam hal etika, tentu dampaknya akan sangat baik, bukan hanya untuk Makassar, tapi juga bisa memberi inspirasi bagi daerah lain,” tambahnya.