Pastikan Tak Ada Penundaan, Anggota Komisi II DPR Taufan Pawe Kawal Nasib PPPK Dan CPNS

Parepare, Netral.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat Kota Parepare, Minggu 16 Maret 2025.

Acara yang berlangsung di kediamannya, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, turut dihadiri pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta kader Partai Golkar, termasuk istrinya, Erna Rasyid Taufan, yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Parepare.

Dalam sambutannya, Taufan Pawe menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik sebagai perwakilan rakyat maupun dalam menjaga sinergi dengan warga Parepare dan Sulawesi Selatan, khususnya di Daerah Pemilihan Sulsel 2.

“Sebagai Anggota DPR RI, kami punya tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat. Silaturahmi ini harus terus dijaga dan dikembangkan, agar kami bisa terus memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Taufan menyoroti bidang pertanahan, politik, dan pemerintahan, termasuk persoalan penerbitan sertifikat tanah di ATR/BPN yang sering dikeluhkan masyarakat.

“Kami sudah menegaskan kepada Menteri ATR/BPN agar melakukan reformasi birokrasi, supaya tidak ada lagi aparat di daerah yang memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi.

Jika ada oknum yang mempersulit atau meminta pungutan liar dalam penerbitan sertifikat, segera laporkan ke kami. Kami akan bawa kasusnya ke Komisi II dan panggil pihak terkait,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Menteri ATR/BPN saat ini berasal dari Partai Golkar, sehingga koordinasi dan pengawasan terhadap kebijakan di kementerian tersebut akan semakin diperketat.

Selain isu pertanahan, Taufan juga menyoroti persoalan pengangkatan PPPK dan CPNS di Kota Parepare yang sempat tertunda akibat keputusan Menpan-RB.

Menurutnya, DPRD Kota Parepare telah menyampaikan aspirasi terkait masalah ini, terutama karena anggaran pengangkatan sudah disiapkan oleh Pemkot Parepare.

“Kami akan bersuara lantang agar PPPK dan CPNS di Kota Parepare tidak mengalami penundaan pengangkatan. Kalau anggarannya sudah siap, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda. Kami akan terus mengawal proses ini di Komisi II,” ujarnya.

Namun, ia juga menambahkan bahwa penundaan masih dapat dimaklumi bagi instansi yang mengalami perubahan struktur organisasi atau kendala anggaran.

“Kalau ada perubahan struktur pemerintahan atau kendala keuangan, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau semua sudah siap, kami akan perjuangkan agar pengangkatan segera dilakukan,” pungkasnya.