Makassar, Netral.co.id – Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu kembali menyoroti pentingnya pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pemilu.

Dalam sesi P2P Bawaslu Sulsel, akademisi sekaligus pegiat pemilu Dr. Sy. Raehana menegaskan bahwa penguatan jejaring kolaboratif dan komunitas yang berdaya merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan inklusif.

Dr. Raehana menilai bahwa pengawasan partisipatif tidak boleh dipandang sekadar sebagai strategi teknis, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi.

“Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan partisipatif merupakan fondasi utama untuk memastikan terciptanya pemilu yang berintegritas dan inklusif,” ujar Dr. Sy. Raehana, Selasa (18/11/2025).

Pengawasan Partisipatif sebagai Gerakan Sosial

Menurut Dr. Raehana, ketika jaringan kolaboratif berjalan dengan baik dan komunitas memiliki kapasitas yang kuat, pengawasan pemilu tidak lagi menjadi tugas eksklusif lembaga pengawas. Sebaliknya, ia tumbuh sebagai gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif warga, peningkatan kapasitas lokal, dan sinergi antar-aktor menjadi faktor krusial untuk memperkuat deteksi dini pelanggaran di lapangan. Pendekatan ini juga membangun budaya politik yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berdaya.

Dr. Raehana menyimpulkan bahwa penguatan jejaring dan pemberdayaan komunitas adalah kunci keberlanjutan proses elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya tersebut memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga melalui mekanisme pengawasan yang inklusif dan transparan.

Pemaparan Dr. Raehana ini melengkapi materi P2P Bawaslu yang bertujuan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat agar semakin berdaya serta aktif mengawal jalannya proses demokrasi.