Makassar, Netral.co.id – Nasional Politik (NasPol) NTB mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan praktik bagi-bagi uang yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Ketua DPRD NTB. NasPol menilai, dugaan penyimpangan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Koordinator Wilayah Makassar Raya, Farden, menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi massa serentak di tiga wilayah strategis: Jakarta, Jogja, dan Makassar. Aksi tersebut sebagai bentuk tekanan publik atas lambannya penindakan terhadap kasus yang dinilai mencoreng lembaga legislatif daerah.

“Situasi ini tidak bisa lagi dianggap enteng. Rakyat butuh jaminan bahwa uang publik tidak dijadikan bancakan oleh para wakilnya sendiri. Penegak hukum harus turun, cepat, tegas, dan transparan,” tegas Farden dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Ia juga mengkritik mekanisme internal DPRD yang dianggap selama ini tidak efektif dan cenderung menjadi benteng perlindungan bagi anggotanya. Menurut NasPol, kontrol masyarakat sipil kini menjadi sangat penting untuk memastikan integritas lembaga legislatif tetap terjaga.

Empat Tuntutan Utama NasPol NTB:

1. Mengusut tuntas dugaan bagi-bagi uang di DPRD NTB.
2. Mendesak KPK atau Kejaksaan turun tangan melakukan penyelidikan hukum.
3. Menuntut pimpinan DPRD NTB buka suara dan bertanggung jawab di hadapan publik.
4. Mendorong fraksi-fraksi partai menyatakan sikap resmi secara terbuka, tanpa berlindung di balik narasi birokrasi.

Selain itu, NasPol NTB juga tengah menyiapkan surat resmi kepada Badan Kehormatan DPRD NTB agar segera dilakukan penyelidikan etik secara menyeluruh. Dalam laporan tersebut akan disertakan kronologi, dugaan nama-nama yang terlibat, serta desakan pembentukan sidang etik terbuka yang dapat diakses publik.

Taufikurrahman, Koordinator Wilayah NasPol NTB Makassar Raya, menegaskan bahwa gerakan ini bukan berbasis kepentingan politik tertentu. “Aksi ini bukan partisan. Ini adalah murni bentuk kontrol publik terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang,” tegasnya.

NasPol mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil, khususnya di NTB dan kota-kota lainnya, untuk turut mengawal proses ini hingga tuntas.