NETRAL.CO.ID, – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) terancam di bekukan bila terlibat politik praktis jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan pihaknya tidak segan memberikan sanksi tegas dengan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya jika ada pengurus yang melanggar aturan.

“Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh,” kata Yahya saat berkunjung ke Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu 6 Maret 2022.

PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, yang diduga terlibat politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu 19 Januari 2022 dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Pemanggilan PCNU Sidoarjo dari laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.

Saat itu, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo diminta segera memberikan laporan tertulis dan lengkap untuk selanjutnya dua Ketua PCNU ini diminta menyampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU.

Selain sosialisasi sikap tegas untuk tidak terlibat politik praktis, Kiai Yahya juga sosialisasi program setelah Muktamar NU selesai.

“Dua bulan sesudah Muktamar, PBNU telah berhasil mendapatkan agenda kerja yang sangat signifikan, sehingga insya Allah dalam eksekusinya akan membuat kita sibuk selama lima tahun mendatang,” katanya seperti dilansir dari CNN Indonesia.