Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai tahun 2026, seluruh randis akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis baterai.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung komitmen kota ramah lingkungan.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” kata Munafri saat menerima audiensi perusahaan transportasi di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, penggunaan mobil listrik akan meminimalkan beban pemeliharaan dan menghindari masalah perpindahan randis saat pejabat berganti.

Pada tahap awal, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 50 unit mobil listrik untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Anggaran berasal dari APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026. Selain randis, Pemkot juga berencana menghadirkan puluhan bus listrik untuk transportasi publik perkotaan.

“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik. Dengan begitu, Makassar menghadirkan udara lebih bersih,” tambah Munafri.

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional instansi pemerintah.

Selain itu, Pemkot Makassar menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi, termasuk Kalista, guna mempercepat pengembangan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.

Perwakilan perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, tantangan utama transportasi pemerintahan adalah efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi.

“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern,” ujarnya.

Melalui skema sewa, perusahaan menawarkan sejumlah keunggulan, seperti potensi penghematan anggaran tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta fleksibilitas armada yang lebih tinggi.

Munafri menegaskan, langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Makassar dalam mendorong elektrifikasi kendaraan, memperkuat budaya hemat energi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup di kota.