Jakarta, Netral.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana legalisasi kasino sebagai sumber baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa perjudian, termasuk kasino, bertentangan dengan ajaran agama, norma masyarakat, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“(Legalisasi kasino) itu melanggar terhadap Undang-Undang, yang merupakan kesepakatan kita bersama. Dalam istilah agama namanya ijtima, yaitu kesepakatan antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan rakyat,” ujar Cholil, Rabu (14/5/2025).

Baca Juga:Pengamat UI Tolak Legalisasi Kasino untuk PNBP: Cari Strategi Lain

Cholil mengingatkan bahwa tidak ada agama yang membenarkan praktik perjudian, karena berpotensi merusak tatanan sosial. Ia mencontohkan berbagai bentuk judi ilegal yang saat ini masih marak, seperti sabung ayam dan judi daring (judol), yang menurutnya sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Saya pikir ini akan merusak masyarakat. Judi itu pasti melahirkan dekadensi moral dan kerawanan sosial,” tegasnya.

Kritik Atas Alasan Ekonomi

Terkait alasan peningkatan pendapatan negara, Cholil menilai legalisasi kasino tidak membawa kemajuan ekonomi yang sehat, melainkan hanya akan menimbulkan lebih banyak kerugian sosial. Ia pun mengingatkan kembali pengalaman masa lalu saat Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menerapkan pajak judi pada 1960-an.

“Itu pernah terjadi, dan akhirnya dihapus karena tidak disetujui oleh masyarakat. Maka jalan yang lebih baik adalah memberantas perjudian, bukan melegalkannya,” katanya.

DPR Usulkan Objek PNBP Baru Termasuk Kasino

Wacana ini muncul dalam rapat Komisi XI DPR dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025). Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menyebut bahwa negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Thailand sudah mempertimbangkan atau menjalankan kasino sebagai sumber PNBP.

“UEA saja sudah jalanin kasino, padahal negara Arab. Artinya mereka out of the box dalam berpikir,” ujar Galih, adik Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Namun, usulan tersebut kini menghadapi gelombang penolakan, terutama dari kalangan agama dan akademisi, yang mengingatkan agar negara tidak mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa demi pemasukan jangka pendek.