Yokohama, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar, terus berupaya memperkuat konektivitas dan pelayanan bagi warga di wilayah kepulauan, untuk tahun ini dan akan datang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan momentum kehadirannya di Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 untuk mendorong lahirnya kerja sama internasional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan di wilayah Kecamatan Sangkarrang, mulai dari aksesibilitas hingga pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.

Sebagai bentuk komitmen, Munafri melakukan pertemuan strategis dengan MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation) di Jepang, untuk membahas kerjasama, khususnya terkait pengembangan program Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo.

Pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jumat (28/11/2025) itu diikuti langsung oleh jajaran Pemkot Makassar dan diterima oleh Counsellor for Global Strategies, Minister’s Secretariat, YAO Mitsuhiro.

Dalam pemaparannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi warga di wilayah kepulauan, sehingga perlu mencari solusi konkret.

Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Jepang bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi langkah konkret atas persoalan nyata yang dirasakan masyarakat kepulauan, terutama terkait transportasi laut dan infrastruktur serta dermaga.

“Kami. Memiliki beberapa Pulau. Ini membuka peluang kolaborasi, membangun Kepulauan sebagai bagian dari transformasi Smart City yang modern, memenuhu kebutuhan masyarakat,” ujar Appi.

Tentu saja, pertemuan Pemerintah Kota Makassar, dengan MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation) Jepang, sangat bagus. Membuka jalan dalam pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo dan membuka peluang akses pulau lainya.

Langkah strategis ini, bagian dari strategi Pemerintah Kota membangun Kecamatan kepulauan yang lebih modern, terintegrasi bagi keberlangsungan kebutuhan warga setempat.

Melalui kolaborasi pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo, diharapkan menjadi model pengembangan pulau berkelanjutan, yang mampu menghadirkan solusi praktis berbasis teknologi.

Lebih lanjut, Munafri mengungkapkan kondisi ombak di perairan antar-pulau Makassar kerap mencapai 3–4 meter, sehingga menyulitkan mobilitas warga. Situasi ini semakin berat bagi para pelajar yang harus menyeberangi laut hanya untuk bisa bersekolah.

“Beberapa pulau tidak memiliki sekolah sehingga siswa dari pulau seberang harus menyusuri ombak menuju daratan atau pulau terdekat. Mereka butuh perahu umum atau kapal yang dapat menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan perjuangan warga yang harus berpindah dari satu pulau, menyeberang ke daratan kota, lalu melanjutkan perjalanan ke pulau lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem transportasi terpadu dan jembatan penyeberangan laut yang aman.

“Ini, yang sedang kami cari solusinya. Kami membutuhkan transportasi dan sarana penyeberangan yang lebih layak, kapal atau perahu untuk membantu warga pulau,” tuturnya.

“Kami Pemerintah Kota terus berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan,” tambah Munafri.

Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan kesenjangan layanan publik.

Saat ini, Kota Makassar memiliki sekitar 12 pulau berpenghuni dan destinasi strategis, yakni Pulau Langkai, Barrang Lompo, Samalona, Kodingareng Keke, Barrang Caddi, Lanjukkang, Lumu-lumu, Bone Tambung, Kodingareng, Lae-lae, Kayangan, dan Lae-lae.