Makassar, Netral.co.id – Kegelisahan publik terhadap kondisi dan arah institusi kepolisian mengemuka dalam forum penyerapan aspirasi yang digelar Tim Percepatan Reformasi Polri, berlangsung di Cafe Kopitiam, Jalan Hertasning, Makassar, Senin (15/12/2025) Malam.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, politisi hingga aktivis, menilai kepolisian saat ini terlalu jauh masuk ke ranah politik dan kerap menyimpang dari tugas utamanya sebagai pelindung serta pengayom masyarakat.

Aspirasi tersebut diserap langsung oleh dua anggota Tim Reformasi Polri, yakni mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mahfud MD dan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Prof Mahfud MD menilai, aspirasi yang disuarakan masyarakat di Makassar memiliki kesamaan dengan keluhan yang diterima tim di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Saya bersyukur karena suara masyarakat dari seluruh Indonesia dan seluruh elemen itu hampir sama. Sekarang publik sedang sedih dengan situasi Polri,” ungkap Mahfud.

Dalam diskusi tersebut, salah satu keluhan paling menonjol, kata Prof Mahfud, adalah isu dugaan keterlibatan kepolisian dalam politik praktis, disertai berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan.

“Keluhannya itu, polisi sekarang terlalu masuk ke politik. Selain itu ada juga soal pemerasan, penipuan, dan praktik membackingi kejahatan,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Meski demikian, Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh anggota kepolisian. Dari ratusan ribu personel yang ada, menurutnya, mayoritas masih bekerja dengan baik.

“Polisi jumlahnya sekitar 467 ribu. Kalau dihitung per kepala, sebenarnya lebih banyak yang baik. Tetapi oknum yang bermasalah ini kebetulan berada di posisi struktural, sehingga berpengaruh terhadap wajah Polri secara keseluruhan, seolah-olah institusinya sedang sakit,” terang Mahfud.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi dan aktivis juga menyampaikan aspirasi agar beberapa peraturan internal kepolisian yang dinilai bermasalah dicabut. Mahfud mengatakan, seluruh masukan itu akan dicatat dan disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi tim.

“Kalau saya pribadi sudah meminta agar peraturan itu dicabut karena tidak sah. Tetapi yang mencabut bukan Mahfud, melainkan Presiden atau pengadilan. Itu akan kami sampaikan sebagai aspirasi,” tegasnya.

Mantan Anggota DPR RI itu menekankan, kehadiran Tim Reformasi Polri ke daerah-daerah bukan untuk mengambil keputusan, melainkan mendengar secara langsung suara masyarakat.

“Kami ke daerah memang bukan untuk mengambil keputusan, tetapi untuk mendengar. Hari ini keluhan sudah banyak keluar, usul-usul juga sudah banyak keluar. Itu berarti target kami tercapai sesuai tugas,” ujarnya.

Seluruh masukan dari masyarakat, lanjut Mahfud, masih dalam tahap pencatatan dan akan dirangkum sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Sementara itu, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti menilai reformasi kepolisian harus menyentuh perubahan mendasar, terutama dari sisi paradigma dan kultur aparat.

“Masih ada keluhan soal cara berkomunikasi polisi dan penggunaan kekerasan dalam menangani unjuk rasa. Ini soal paradigma dan kultur yang harus diubah, supaya polisi tidak semena-mena dan tidak menonjolkan kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, legitimasi dan kepercayaan publik merupakan modal utama institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Polisi harus sadar bahwa legitimasi dari rakyat, kepercayaan rakyat, dan dukungan publik itu sangat berarti,” kata Badrodin.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, sejumlah akademisi seperti Prof Firdaus Muhammad, Dr Hasrullah, Fajrulrahman Jurdi, Anno Suparno, Mulawarman, serta sejumlah aktivis.

Agenda penyerapan aspirasi masyarakat oleh Tim Reformasi Polri dijadwalkan berlangsung hingga sepekan ke depan dan akan ditutup menjelang akhir tahun.

Seluruh hasil diskusi dari berbagai daerah akan dirangkum untuk kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi kepolisian.