Jakarta, Netral.co.id – Koalisi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (KM NTB–Jakarta) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Aksi ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya mereka melakukan protes di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan kantor pusat Partai Gerindra.

Dalam orasinya, massa aksi mendesak Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk segera memecat Lalu Muhammad Ikbal dari keanggotaan partai. Lalu Ikbal saat ini menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diduga telah menyalahgunakan kewenangan serta mengalihkan anggaran secara tidak sah.

“Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika ada kader yang mencederai amanah rakyat, harus ditindak tegas,” ujar Aditya, Koordinator Lapangan aksi, dalam pernyataannya di lokasi demonstrasi.

Berdasarkan hasil investigasi internal KM NTB–Jakarta, Lalu Muhammad Ikbal diduga melakukan pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 06 Tahun 2025. Regulasi itu dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan yang berlaku, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025.

Selain itu, mahasiswa juga mengungkap dugaan adanya kolusi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) DPRD NTB, dengan nilai mencapai Rp78 miliar. Dana tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD NTB terpilih pada Pemilu 2024.

Empat Tuntutan Aksi:

Dalam pernyataan sikapnya, KM NTB–Jakarta menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Mendesak Partai Gerindra segera memecat Lalu Muhammad Ikbal karena diduga menyalahgunakan kewenangan dan merampas anggaran pokir DPRD NTB senilai Rp78 miliar.
2. Menagih komitmen Prabowo Subianto untuk menindak tegas kader partai yang terlibat korupsi.
3. Mendesak KPK RI mengambil alih penyelidikan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi NTB yang dinilai lamban.
4. Meminta KPK segera memeriksa dan menahan Ahmad Nursalim, Kepala Dinas BPKAD NTB, yang diduga menjadi operator pembagian dana kepada anggota DPRD NTB terpilih 2024.

Aditya menegaskan bahwa koalisi mahasiswa akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan untuk menggelar aksi lanjutan jika belum ada tindakan konkret dari DPP Partai Gerindra maupun KPK RI.

“Kami akan terus bergerak sampai kasus ini ditindak tegas demi menjaga marwah demokrasi dan integritas keuangan daerah,” ujarnya.