Dompu, Netral.co.id – Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk KTH So Ati Lembo dan KTH Bonto Kapi di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat kehutanan tahun 2025 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Manggeasi, Suhadi. Dalam sambutannya, Suhadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan.

“Saya sangat bangga melihat semangat anggota KTH dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Suhadi saat membuka acara.

Kebijakan Kehutanan untuk Ketahanan Ekonomi dan Ekologi

Sebagai narasumber pertama, Ahmad Rifai, ST, Kepala Seksi Perencanaan KPH Toffo Pajo Soromandi, menjelaskan bahwa arah kebijakan kehutanan saat ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan cadangan air.

Ia menekankan bahwa pengelolaan perhutanan sosial harus memenuhi tiga fungsi penting ekonomi, sosial, dan ekologis.

“Fungsi ekonomi berarti pengelolaan hutan harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi sosial memastikan hutan tidak menjadi sumber konflik, sedangkan fungsi ekologis menekankan konservasi dan pengelolaan lingkungan,” jelas Rifai.

Dalam paparannya, Rifai juga mendorong para petani untuk menanam komoditas yang lebih adaptif dan bernilai tinggi, seperti padi dan tanaman pohon kemiri, dibandingkan jagung yang lebih boros lahan. Ia menyarankan penerapan sistem agroforestry, yaitu pola tanam yang memadukan pepohonan bernilai ekonomis dengan tanaman pangan dan sayuran.

Menurut perhitungannya, dengan menanam 50 pohon kemiri di lahan 25 are, petani berpotensi menghasilkan hingga Rp150 juta per tahun, bahkan lebih bila dikombinasikan dengan hasil tanaman buah-buahan dan rempah seperti kopi, porang, atau kunyit.

Dinamika Kelompok dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemateri kedua, Muhammad Syamsuri, M.Si, staf BKPH Toffo Pajo Soromandi, membawakan materi mengenai dinamika kelompok dan penguatan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan koordinasi antaranggota KTH agar pengelolaan hutan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Jika ada kendala atau kebutuhan dukungan teknis, silakan berkoordinasi langsung dengan pihak KPH. Kami siap membantu,” ujarnya.

Suara dari Lapangan: Petani dan Pemuda Tani Milenial

Dalam sesi audiensi, Abdurahman, salah satu peserta, menyarankan agar petani mulai menanam komoditas bernilai jual tinggi seperti jahe, bawang putih, dan kelor, serta meninggalkan ketergantungan pada jagung.

Sementara itu, perwakilan Pemuda Tani Milenial menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan lingkungan, terutama banjir dan degradasi lahan.

“Harus ada kerja sama antara KPH, LSM, mahasiswa, kelompok tani, hingga dinas teknis seperti Bappeda, BPBD, dan PUPR. Kita perlu bergerak cepat menanam sayuran dan pohon agar dampak lingkungan bisa dikendalikan,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan KTH serta menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga hutan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi hijau di wilayah Dompu.