Jakarta, Netral.co.id — Kota Makassar mendapat kado istimewa di tahun 2025 ini, dinobatkan secara nasional sebagai kota yang mampu merawat keberagaman dan memperkuat toleransi.

Pada Jumat malam, 28 November 2025, di Hotel DoubleTree Hilton Kemayoran, Jakarta, Makassar mencatat sejarah baru dengan meraih Harmony Award 2025 untuk kategori Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kinerja Terbaik.

Penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Kementerian Agama RI, ini menjadi momentum penting sekaligus pengakuan nasional atas kerja kolaboratif antara Pemerintah Kota Makassar dan FKUB dalam membangun iklim keberagaman yang rukun.

Capaian ini terasa semakin istimewa karena bisa menjawab tantangan besar di tahun sebelumnya, ketika Makassar sempat masuk dalam daftar 10 kota paling tidak toleran versi riset Setara Institute.

Kini, penghargaan tersebut menjadi jawaban konkret bahwa upaya pembenahan, dialog lintas agama, serta program penguatan kerukunan yang dikerjakan secara konsisten telah menunjukkan hasil nyata.

Sekretaris FKUB Kota Makassar, Usman Sofian, menegaskan bahwa Harmony Award 2025 bukan sekadar plakat penghargaan, tetapi simbol nyata dari kekuatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam merawat kerukunan di Kota Makassar.

“Penghargaan ini lahir dari kerja panjang dan sinergi yang solid antara pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas akar rumput yang terus mengedepankan dialog, kebersamaan, dan toleransi sebagai fondasi pembangunan kota,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Dengan adanya penghargaan tersebut sebagai Kota toleransi. Maka FKUB menegaskan Kota Makassar menjaga keberagaman dengan baik, sebagai kekuatan yang menyatukan, semua golongan, suku, RAS dan agama.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin,” tuturnya.

Dia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan FKUB, bersama para pemuka dari berbagai agama, menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, rukun, dan harmonis bagi seluruh warga.

“Dengan penghargaan Harmony Award 2025, Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperkuat toleransi serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi identitas kota ini,” tukasnya.

Sedangkan, Ketua FKUB Kota Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad mengatakan, Kota Makassar mencatat pencapaian bersejarah dengan untuk pertama kalinya masuk nominasi sekaligus berhasil meraih Harmony Award 2025 untuk kategori FKUB Kinerja Baik.

Lanjut dia, penghargaan ini adalah kerja sama kolektif antara FKUB, Pemerintah Kota, forkopimda, Kementerian Agama, ormas keagamaan, majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama, serta seluruh stakeholder kota.

“Penghargaan yang diberikan Kementerian Agama RI ini menjadi pengakuan atas kerja kolektif seluruh unsur di Kota Makassar dalam merawat kerukunan dan memperkuat toleransi antarumat beragama,” terangnya.

Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang selama ini menjaga semangat kolaborasi.

“Semua bergerak bersama demi terciptanya suasana kota yang harmonis dan damai,” ujarnya.

Adapun beberapa program dilakukan FKUB kolaborasi Pemkot dan unsur terkait meliputi, dialog rutin tokoh lintas agama, perempuan, dan pemuda. Kemudian sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah terkait kerukunan umat beragama.

Selain itu, mediasi aktif dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan panitia pendirian rumah ibadah. Serta pelaksanaan Ngopi Kerukunan, forum dialog seputar interfaith.

Selanjutnya, inisiasi lahirnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan kerukunan dan toleransi. Juga pada konteks pembuatan aplikasi Makassar Sikatutui, platform digital pengajuan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Poin lain adalah, kerja sama untuk layanan rohani pasien. Dan penerbitan Buku Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Edisi 2025. Serta penerbitan SOP mekanisme Pendirian Rumah Ibadah.

Terlahir soal program peningkatan kapasitas melalui studi tiru dalam dan luar negeri. Dan pembentukan agen moderasi beragama di 153 kelurahan se-Kota Makassar.

Dia menegaskan, program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas kerukunan masyarakat melalui konsep pendekatan Triasi, yaitu literasi, interaksi, dan rekreasi.

“Pendekatan ini menjadi strategi penting dalam membangun ruang dialog, memperluas pemahaman, serta menghadirkan aktivitas sosial yang mempererat hubungan antarumat beragama,” tukasnya.

Diketahui, Kementerian Agama menganugerahkan Harmony Award 2025 kepada Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Penghargaan ini menjadi salah satu penanda penting bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia justru mencatat indeks harmoni tertinggi dalam sejarah, sebagaimana ditegaskan Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam sambutannya.

Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.

“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini,” jelasnya.

“Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” tambah Menag di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.

Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.

“Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujarnya.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

Lanjut dia, Harmony Award 2025 bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemerintah daerah dan FKUB dalam merawat kerukunan.

“Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” tukansya.