Makassa, Netral.co id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) memulai babak baru percepatan pembangunan infrastruktur.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama kontraktor pelaksana untuk penanganan preservasi jalan paket IV dan paket V Kontrak Tahun Jamak (Multiyear Contract – MYC) Tahun Anggaran 2025-2027.

Prosesi penandatanganan kontrak senilai total hampir Rp1 triliun ini dilaksanakan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 5 Desember 2025. Penandatanganan ini secara resmi menandai dimulainya pekerjaan preservasi jalan pada kedua paket strategis tersebut.

Paket IV memiliki nilai kontrak sekitar Rp615,6 Miliar dengan total panjang penanganan 286,80 km. Ruas-ruas yang dicakup meliputi sejumlah jalan provinsi di Kabupaten Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone. Sementara itu, Paket V menelan anggaran sekitar Rp383,5 Miliar untuk penanganan sepanjang 218,75 km, mencakup ruas-ruas jalan di Kabupaten Bone, Barru, Soppeng, dan Pangkep.

Kepala Bidang Jalan DBMBK Sulsel, Irawan, menyampaikan rasa syukur dan menekankan urgensi dari proyek ini.

“Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan penandatanganan kontrak untuk paket 4 dan paket 5 preservasi jalan yang merupakan prioritas Bapak Gubernur,” ungkap Irawan.

Ia menjelaskan bahwa Paket IV dan Paket V ini memfokuskan area prioritas di wilayah tengah, yaitu Soppeng, Wajo, dan Bone.

“Harapan kita ke depan, setelah berkontrak hari ini, kita langsung bisa mulai bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat karena banyak ruas yang membutuhkan penanganan,” tegasnya.

Penanganan jalan ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur Sulsel sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman, dan Wagub Sulsel, Fatmawati Rusdi. Preservasi jalan ini adalah tindak lanjut dari upaya masif Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan masalah infrastruktur jalan provinsi.

Pemprov Sulsel, di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, di periode sebelumnya juga telah menganggarkan dan merealisasikan ratusan kilometer perbaikan dan preservasi jalan.

Program ini menjadi wujud nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang berkeadilan, mendukung aksesibilitas dalam menopang ketahanan pangan, serta memudahkan akses ke layanan kesehatan. Muaranya, program ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara luas.

Irawan merinci beberapa ruas vital yang akan disentuh, khususnya yang merupakan jalur poros utama. Untuk Paket IV dan V, fokus penanganan lebih banyak di jalan-jalan poros menuju wilayah Bone, Soppeng, dan Wajo.

“Contoh misalnya ruas Pekkae menuju Wajo yang merupakan urat nadi jalan poros, jalan provinsi. Ini kan banyak kondisi-kondisi yang rusak di situ. Nah inilah mungkin salah satu ruas yang kita tangani,” jelas Irawan.

Jalur lain yang akan ditangani mencakup ruas Impa-Impa menuju Sidrap di Wajo, ruas Solo – Peneki yang terhubung ke jalan nasional di Luwu.

Sementara di Paket V, penanganan difokuskan pada ruas-ruas dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tinggi dan kondisi rusak, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Ada ruas Tana Batue, Sanrego – Palattae yang selama ini banyak menjadi keluhan, itu Insya Allah mulai dikerjakan. Ada juga ruas Ujung Lamuru – Palattae, termasuk Parigi – Bungoro (Bone-Pangkep) kita lanjutkan, untuk ditembuskan dan kita fungsionalkan,” pungkasnya.

Penandatanganan kontrak ini dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur Bappelitbangda Sulsel, perwakilan dari Inspektorat Sulsel, serta pihak kontraktor pelaksana, yakni KSO Nindya Karya, PT Amal, dan PT Indec, bersama dengan konsultan pengawas.

Dengan telah ditandatanganinya kontrak, pihak kontraktor pelaksana akan segera memulai pekerjaan di lapangan, mempersiapkan sumber daya, dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Salah satu perwakilan kontraktor, Bambang Asmoro mengatakan, pihaknya akan segera memulai penanganan di lokasi. “Kami akan mempersiapkan untuk memenuhi apa yang menjadi target bisa kita penuhi. Kesiapan kami untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini adalah memobilisasi tenaga-tenaga pekerja termasuk peralatan, material,” ucapnya.

Sehingga hadirnya program ini diharapkan meningkatkan akses masyarakat ke pasar, sekolah dan fasilitas kesehatan. Menurunkan biaya logistik dan waktu tempuh barang dan jasa antar wilayah. Hal ini vital untuk menggerakkan perekonomian lokal. Menyerap banyak tenaga kerja dan material, memberikan stimulus ekonomi.