Makassar, Netral.co.id — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mengapresiasi capaian kinerja Bank Sulselbar yang dinilai berada pada posisi kompetitif di antara bank pembangunan daerah lainnya.

Apresiasi tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Bank Sulselbar pada Rabu (10/12/2025), yang digelar sebagai bagian dari pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada masa persidangan II tahun sidang 2025–2026.

“Pak Dirut menjelaskan bahwa Bank Sulselbar berada pada posisi kompetitif dibandingkan bank daerah lainnya. Ini menggembirakan,” ujar Taufan.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, dihadiri oleh Sekprov Sulsel sebagai pemilik saham Bank sulsel dan anggota komisi II.

Sementara Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi, memaparkan sejumlah capaian, termasuk transformasi manajemen, penguatan mitigasi risiko, dan percepatan layanan digital.

Taufan menekankan pentingnya peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan ekspansi kredit berkualitas agar setoran dividen ke PAD meningkat secara konsisten.

“Yang paling penting bagaimana Bank Sulselbar berkontribusi pada peningkatan PAD bisa lebih baik ke depannya,” ujar Taufan.

Ia menjelaskan bahwa akselerasi transformasi digital juga menjadi perhatian, dengan dorongan agar Bank Sulselbar menjadi yang terdepan dalam pelayanan berbasis digital.

“Komisi II mendukung Bank Sulselbar dalam menghadapi dinamika industri perbankan, terutama melalui peningkatan layanan digital, penguatan internal, serta dukungan pembiayaan kepada sektor produktif seperti UMKM,” ungkap Wali Kota Parepare dua periode itu.

Menurut Taufan, keberhasilan tersebut menegaskan peran Bank Sulselbar sebagai pilar keuangan daerah yang mampu menjaga kesehatan finansial sekaligus adaptif menghadapi tantangan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pengawasan ini diarahkan untuk memastikan tata kelola BUMD berjalan sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Ia menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko, peningkatan layanan digital, dan konsistensi implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Penyaluran kredit untuk UMKM dan sektor produktif juga dipastikan harus berorientasi pada pembangunan daerah dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Komisi II DPR RI dalam mendorong BUMD meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah.