Jakarta, Netral.co.id – Rencana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merekrut sekitar 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam program Komponen Cadangan (Komcad) kembali memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja negara di sektor pertahanan.

Program yang akan dibuka oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 22 April 2026 ini disebut sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional. Namun, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja publik yang mendesak, kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban anggaran tanpa urgensi yang jelas.

Kepala Pusat Komcad Kemhan, Hengki Yuda, menyatakan bahwa peserta akan menjalani pelatihan selama satu hingga satu setengah bulan, termasuk pendidikan dasar militer, pembinaan mental, hingga pelatihan lapangan. Dengan skala ribuan peserta, kebutuhan anggaran untuk logistik, akomodasi, pelatih, serta fasilitas pelatihan diperkirakan tidak kecil.

Meski pemerintah belum merinci besaran anggaran program ini secara terbuka, sejumlah pengamat menilai transparansi menjadi kunci, mengingat belanja pertahanan selama ini kerap luput dari pengawasan publik yang memadai. Apalagi, data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan ruang fiskal negara semakin terbatas akibat meningkatnya belanja subsidi, pembayaran utang, serta tekanan global.

Dalam konteks tersebut, pelibatan ASN dalam Komcad memunculkan pertanyaan mendasar: apakah program ini merupakan kebutuhan strategis atau justru ekspansi kebijakan yang belum teruji efektivitasnya?

Secara konsep, Komcad memang dirancang sebagai cadangan pertahanan yang dapat dimobilisasi saat negara menghadapi ancaman. Namun, hingga kini, belum ada indikator konkret yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperluas program ini ke kalangan ASN secara masif.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pendekatan ini berpotensi menimbulkan opportunity cost yang signifikan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan Komcad dinilai dapat dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau penguatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, muncul kekhawatiran terkait efektivitas penggunaan dana negara. Tanpa evaluasi yang transparan dan berbasis kinerja, program seperti Komcad berisiko menjadi sekadar proyek rutin yang menyerap anggaran tanpa dampak nyata terhadap sistem pertahanan nasional.

Pemerintah memang menegaskan bahwa keikutsertaan ASN bersifat sukarela. Namun, dalam praktik birokrasi, garis antara sukarela dan penugasan kerap menjadi kabur. Hal ini menambah kompleksitas dalam menilai apakah program tersebut benar-benar berbasis partisipasi atau bagian dari mobilisasi sumber daya negara.

Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas, kebijakan seperti Komcad ASN membutuhkan justifikasi yang lebih kuat, terutama terkait urgensi, efektivitas, dan transparansi anggaran. Tanpa itu, program ini berisiko dipersepsikan sebagai beban baru dalam keuangan negara yang belum tentu sebanding dengan manfaatnya.