Jakarta, Netral.co.id – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti lemahnya komunikasi politik antara pejabat publik dan masyarakat, menyusul aksi protes warga terhadap kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

“Apapun kebijakan yang ingin diambil, sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyat,” kata Rifqi di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Ia menegaskan pentingnya keterbukaan pejabat publik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat mengetahui sumber pendapatan daerah serta peruntukan anggarannya.

“Kalau kebutuhan daerah belum mampu dibiayai oleh APBD, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa ada program yang belum bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Rifqi menilai komunikasi yang jujur dan melibatkan publik menjadi kunci membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

Terkait langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Bupati Sudewo, Rifqi menilai langkah tersebut tidak perlu diambil. Menurutnya, kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif di daerah.

“Dengan sisa masa jabatan kurang dari satu tahun, Bupati Pati sebaiknya diberi kesempatan memperbaiki kebijakan yang selama ini dianggap kurang tepat,” pungkasnya.