NETRAL.CO.ID, DOMPU, – Anggota BPD Desa Mangge Asi, Dodi Purwadi menuntut Pemerintah Desa Mangge Asi segera selesaikan program pemutahiran data Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Program tersebut kata Dodi Purwadi sudah dianggarkan khusus sebanyak Rp30 juta dari anggaran tahun 2021 lalu.

Namun, hingga bulan Maret tahun 2022 ini, program diprioritaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI melalui dana desa tersebut belum juga dituntaskan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Padahal, Kemendes PDTT RI menargetkan pemutakhiran data desa berbasis SDGs tersebut harusnya dituntaskan pada tahun 2021 lalu.

Program ini sangat urgen, pasalnya hasil data SDGs Desa itu terdapat informasi tentang potensi desa, permasalahan desa, indikator dominan, hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa kedepan.

Dan Informasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2022.

“Karena ini penting dan anggaran kegiatannya jelas, maka kami menuntut Pemerintah Desa agar segera menyelesaikan data SDGs yang menghabiskan biaya Rp30 juta itu,” ujar Dodi.

Diketahui, pendataan ini cukup lama dilakukan Pemdes Mangge Asi dengan melibatkan perangkat desa, Ketua RT/RW dan lainnya. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak bisa diselesaikan.

Dodi meminta agar data SDGs tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Untuk itu, Pemerintah Desa harus menyusun jadwal dan tahapan kegiatan yang jelas. Sehingga, proses kegiatan pendataan oleh petugas terarah dan terukur.

“Atas nama BPD, kami meminta Kades untuk segera menuntaskan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran SDGs ini. Secepatnya Kades memerintahkan anak buahnya Sekdes sebagai Ketua Pokja agar data SDGs ini segera dituntaskan,” tutupnya.