Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir resmi meluncurkan program Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin 1 September 2025.

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, serta penyerahan kartu QRIS kepada perwakilan juru parkir.

Sebanyak 27 juru parkir (jukir) akan diterjunkan di 16 titik uji coba, dengan dua lokasi utama sebagai percontohan awal, yakni Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengatakan digitalisasi parkir hadir untuk menjawab persoalan klasik praktik perparkiran konvensional yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat.

“Selama ini sistem masih manual sehingga sulit dikontrol. Dengan digitalisasi, semua transaksi tercatat otomatis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Appi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, sistem baru ini tidak hanya memberi kepastian bagi pengguna parkir, tetapi juga menjamin pendapatan juru parkir serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Sering kita temui, baru singgah sebentar di ATM atau berhenti dua menit saja sudah ditarik biaya parkir. Dengan sistem digital, praktik seperti itu bisa diminimalisir. Hasil parkir juga langsung terdistribusi proporsional ke pemerintah dan jukir,” tegasnya.

Wali Kota Appi berharap, program ini dapat diperluas secara bertahap agar pelayanan publik semakin sederhana, transparan, dan efektif.

Ia juga meminta PD Parkir untuk menyiapkan rencana pembangunan gedung parkir atau building parking mengingat keterbatasan lahan di Kota Makassar.

“Makassar sudah butuh building parking. Kalau ada gedung parkir, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan, dan penataan kota bisa lebih tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir, Adi Rashid Ali, menambahkan bahwa program digitalisasi akan dijalankan bertahap. Pihaknya menargetkan 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital pada 2026.

“Tidak bisa sekaligus, tapi secara bertahap. Kami juga membentuk Satgas PD Parkir bersama TNI-Polri untuk memastikan implementasi digitalisasi berjalan sesuai aturan dan transparan di lapangan,” kata Adi.

Peluncuran program ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, dan sejumlah pimpinan SKPD.