Makassar, Netral.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, pembantu presiden belum maksimal dalam menerjemahkan dan menyampaikan kebijakan strategis kepada publik.

“Menteri yang tidak mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo, ganti saja, mau dari partai mana pun itu,” ujar Idrus kepada awak media di Makassar, Minggu (29/3/2026).

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan pemerintah. Ia meyakini arah kebijakan Presiden Prabowo telah memiliki fondasi yang kuat, mulai dari ideologi, falsafah bangsa, hingga konstitusi.

Namun, lemahnya komunikasi publik dinilai menjadi penyebab utama kebijakan tersebut kerap disalahpahami masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujarnya.

Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik dapat melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Ia menyebut, seharusnya para pembantu presiden berperan memperkuat dan menjelaskan kebijakan, bukan justru menimbulkan kebingungan.

Menurutnya, kritik yang muncul di ruang publik bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak disampaikan secara komprehensif sejak awal.

Pandangan tersebut, kata Idrus, juga sejalan dengan sejumlah kritik dari berbagai kalangan, yang menilai niat baik presiden perlu diiringi implementasi konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menjelaskan, secara objektif pemerintahan saat ini telah memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi bangsa, serta komitmen menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”.

Selain itu, berbagai program strategis dari pemerintahan sebelumnya juga tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Idrus juga menyoroti sejumlah kebijakan mendasar yang dinilai prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” katanya.

Meski demikian, ia kembali mengingatkan pentingnya narasi komunikasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, menurutnya, harus mampu menjelaskan setiap kebijakan secara rinci, termasuk berbagai kemungkinan skenario yang akan dihadapi.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Idrus secara khusus menyoroti peran juru bicara presiden yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan narasi kebijakan.

“Jurubicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para menteri agar lebih cermat dan konkret dalam menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program yang mudah dipahami masyarakat.

Di tengah kritik tersebut, Idrus menyinggung tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar dan berdampak pada pasokan energi dunia, termasuk kawasan ASEAN.

Menurutnya, kondisi global seperti itu harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah juga dipengaruhi dinamika internasional.

Lebih jauh, ia menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif, di mana penjelasan baru disampaikan setelah kebijakan menjadi polemik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik justru jadi solusi,” ujarnya.

Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Hal tersebut, kata dia, merupakan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Sesuai instruksi Ketua Umum, seluruh jajaran Golkar mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo,” katanya.

Idrus menambahkan, Golkar akan berada di garis terdepan dalam mengawal, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tutupnya.