HMI Gowa Raya Tegas Tolak Kenaikan BBM Dengan 4 Tuntutan

Netral.co.id, Makassar, – Sejumlah Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang berasal dari Komisariat sejajaran berunjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Selasa, 6 September 2022.

Dikonfirmasi, pernyataan sikap Jendral Lapangan (Jenlap) perwakilan yang mengatasnamakan “Simpul Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya” Maskil menegaskan menolak kenaikan BBM yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesi (RI) Jokowi Widodo pada Sabtu, 3 September pekan lalu.

Maskil menyebut dari hasil peninjaun kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberikan efek/dampak yang tentunya sangat merugikan terhadap masyarakat.

“Tentu sangat berdampak khusunya kelas menengah ke bawah nantinya,” dalam pernyataan sikap tersebut.

Lebih lanjut, kenaikan harga BBM memberikan dampak secara luas, bukan hanya pada masyarakat, tapi juga akan berdampak di sektor pangan serta sektor lainya.

“Sosial budaya masyarakat. Hal ini dapat kita lihat atas meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat,kerena didesak oleh kebetuhan ekonomi,” lanjut Maskil

Ia berpendapat, kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan oleh beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 mencapai Di angka Rp 502 triliun.

Pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Maskil menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak sama sekali memperkuat kebutuhan pangan masyarakat, karena tidak ada harga tetap yang diberikan terhadap sektor pangan.

Menurutnya kenaikan harga BBM justru akan memberikan dampak secara luas bahkan, angka pengangguran yang terjadi dimasyarakat secara besar mengalami peningkatan yang tentunya juga akan mengikuti angka kemiskinan yang semakin besar.

Oleh karena itu, HMI cabang Gowa Raya menuntut Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi Widodo.

1. Kembalikan harga BBM subsidi ke harga sebelumnya.

2. Berantas mafia BBM di Indonesia.

3. Perketat pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi.

4. Audit Direktur Pertamina Republik Indonesia (RI).