Jakarta, Netral.co.id – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pembatalan rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua kemungkinan dilatarbelakangi oleh keputusan yang lebih besar. Menurutnya, pembatalan ini menyisakan tanda tanya karena sebelumnya isu tersebut sempat dilontarkan oleh pejabat setingkat menteri koordinator.

“Kan enggak jadi, pada akhirnya diralat. Kenapa diralat? Ya, mungkin ada keputusan yang lebih besar,” ujar Hendri atau akrab disapa Hensa dilansir dari Inilah.com, Kamis (10/7/2025).

Hensa tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “keputusan lebih besar” tersebut. Namun, ia menilai penugasan ke Papua sebenarnya merupakan kesempatan strategis bagi Gibran untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden.

Ia menyoroti bahwa sejak menjabat pada Oktober 2024, Gibran belum tampil dalam peran strategis yang berdampak signifikan, terutama di mata publik muda segmen pemilih yang menjadi basis utamanya.

“Mas Gibran itu kan mengakunya anak muda, dipilihnya sama anak muda. Beban dia membuktikan bahwa dia bisa kerja itu bukan ke generasi yang lebih senior, tapi justru ke anak-anak muda yang seumuran dia, bahkan di bawahnya,” kata Hensa.

Menurut Hensa, publik selama ini lebih sering melihat Gibran hadir dalam kegiatan-kegiatan seremonial ketimbang menunjukkan kontribusi substantif dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

“Penugasan di Papua adalah momen yang pas bagi Gibran untuk membuktikan diri. Kalau dia berhasil, itu keren. Tapi kalau tidak, anak muda bisa kecewa dan menilai gagal,” tegasnya.

Penugasan ke Papua sendiri sebelumnya sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian dari tugas khusus Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran. Bahkan, sempat dikatakan bahwa Gibran bisa saja memiliki kantor khusus di Papua untuk fokus menangani masalah di wilayah tersebut.

Namun, wacana itu akhirnya dibatalkan. Gibran dipastikan tidak akan berkantor secara permanen di Papua, meski tugas khusus tetap akan dijalankan.

Hensa berharap Gibran tetap bisa menunjukkan kinerja nyata dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, baik di Papua maupun dalam bidang lain yang menyentuh langsung kepentingan publik.

“Apa pun tugas kepada Mas Gibran dari Pak Prabowo, kita harapkan bisa terlaksana. Karena ini demi nama baik Pak Jokowi juga. Jangan sampai Pak Jokowi sudah dorong-dorong, ternyata anaknya enggak bisa kerja,” pungkas Hensa.