Makassar, Netral.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Aksi ini menyoroti dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan penanaman bibit nanas senilai Rp60 miliar di Kabupaten Barru, Kecamatan Pujananting, Desa Jangan-Jangan.

Dalam orasinya, Dhincorax, selaku Jenderal Lapangan GAKMI, menyebut proyek tersebut sarat dengan penyimpangan, mulai dari distribusi bibit yang tidak merata, kualitas bibit rendah, hingga tidak adanya pendampingan kepada petani penerima manfaat.

“Kami hadir untuk menyuarakan suara rakyat yang tertindas oleh korupsi. Proyek bernilai puluhan miliar ini justru menyengsarakan petani, karena diduga hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Dhincorax di tengah aksi.

Menurut GAKMI, jika dugaan tersebut terbukti, maka kasus ini merupakan bentuk kejahatan agraria yang mencederai semangat pembangunan pertanian daerah. Mereka juga menilai aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulsel, harus segera melakukan penyelidikan tanpa menunggu tekanan publik.

Tuntutan GAKMI

Dalam pernyataan sikapnya, GAKMI menyampaikan lima poin tuntutan utama:

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel segera mengusut tuntas dugaan korupsi proyek bibit nanas Barru.
2. Meminta agar seluruh pejabat dinas terkait yang terlibat segera dipanggil dan diperiksa.
3. Menuntut adanya transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek kepada publik.
4. Meminta pemerintah menghentikan proyek-proyek fiktif yang berpotensi merugikan petani.
5. Menuntut agar aktor utama korupsi ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku.

Aksi yang berlangsung damai namun penuh tekanan moral tersebut mendapat perhatian pengguna jalan dan sejumlah pegawai instansi yang menjadi sasaran demonstrasi. Para mahasiswa berjanji akan melanjutkan aksi dalam skala lebih besar bila tuntutan mereka tidak segera direspons oleh aparat penegak hukum.

“Kami akan terus turun ke jalan sampai ada kejelasan hukum. Jangan biarkan uang rakyat menguap tanpa manfaat bagi petani,” tutup Dhincorax dalam orasi penutupnya.