Makassar, Netral.co.id – Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Andi Sugiarti Mangun Karim, menyoroti ketidakstabilan capaian investasi di Sulsel yang dinilai masih sangat bergantung pada proyek-proyek strategis nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (8/4/2026).

Andi Sugiarti, yang akrab disapa Andi Ugi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data RPJMD, pertumbuhan investasi di Sulsel menunjukkan tren fluktuatif.

Ia menyebut angka investasi sempat berada di kisaran 22,81 persen, kemudian meningkat hingga sekitar 32 persen, namun kembali merosot tajam hingga minus 14,28 persen pada 2024.

“Pada 2025 memang mulai membaik di angka sekitar 19,5 persen, tetapi pola ini menunjukkan ketidakstabilan,” ujarnya.

Politisi PPP tersebut menilai, lonjakan investasi selama ini lebih banyak dipicu oleh kehadiran proyek-proyek besar dari pemerintah pusat, seperti Makassar New Port, pembangunan bandara, dan infrastruktur strategis lainnya.

“Ketika ada proyek nasional, investasi langsung naik. Setelah proyek selesai, kembali turun. Artinya, kita masih bergantung pada proyek pusat, bukan karena kekuatan promosi daerah,” tegasnya.

Ia pun mempertanyakan langkah konkret pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas investasi agar tidak terus bergantung pada proyek yang bersifat sementara.

“Apakah kita akan terus seperti ini, menunggu proyek besar baru investasi naik lalu turun lagi? Ini harus menjadi evaluasi serius,” katanya.

Selain itu, Andi Ugi juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang dinilai masih penuh tantangan. Menurutnya, tekanan ekonomi pada 2025 berpotensi berlanjut di 2026 jika tidak diantisipasi dengan langkah strategis.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar target RPJMD tetap tercapai.

“Tahun 2026 belum ada jaminan kondisi ekonomi akan lebih baik. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung dampak situasi global terhadap daerah, termasuk gejolak geopolitik yang memicu kepanikan masyarakat, salah satunya terkait ketersediaan bahan bakar.

Ia mengaku sempat mengalami langsung kesulitan mendapatkan BBM saat melakukan perjalanan dinas di sejumlah daerah di Sulsel.
“Saya hampir kehabisan bensin karena pasokan di beberapa SPBU kosong. Ini akibat panic buying masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas serta kebijakan antisipatif agar kepanikan tidak meluas.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi segera merumuskan langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan, sekaligus menjaga stabilitas investasi dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Harus ada kebijakan yang jelas dan terukur untuk menghadapi kondisi 2026 yang tidak stabil ini,” pungkasnya.