Jakarta, Netral.co.id – Pemerintah diminta untuk tidak memperlebar defisit anggaran di tengah potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia. Langkah yang dinilai lebih tepat adalah melakukan efisiensi pada sejumlah program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, Didin S. Damanhuri, menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga agar kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia tidak terganggu.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

“Alih-alih melonggarkan defisit melalui Perppu yang berisiko memperberat beban utang, pemerintah disarankan melakukan penajaman efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan dengan melibatkan UMKM dan koperasi desa,” ujar Didin, dikutip Minggu (15/3/2026).

Evaluasi Program MBG

Salah satu program yang dinilai perlu ditingkatkan efisiensinya adalah program Makan Bergizi Gratis. Didin menilai program tersebut tetap penting bagi masyarakat, namun pengelolaannya perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.

Ia menyarankan agar implementasi program tersebut melibatkan lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi desa. Selain meningkatkan efisiensi anggaran, langkah tersebut juga dinilai dapat memperkuat perekonomian lokal di berbagai daerah.

Jaga Stabilitas Ekonomi

Didin menambahkan, penguatan tata kelola anggaran dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan akan membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mendorong pemerataan pendapatan serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.