Jakarta, Netral.co.id – Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) melaporkan dugaan praktik korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2024 ke Kejaksaan Agung RI. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GEMPAR, Aditya, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
DAK merupakan mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan meningkatkan penyediaan sarana-prasarana daerah sesuai prioritas nasional, memperkuat pelayanan dasar, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Namun, menurut GEMPAR, pelaksanaan DAK di NTB masih diwarnai persoalan kredibilitas dan akuntabilitas.
Dalam laporannya, GEMPAR mengungkap dugaan keterlibatan oknum berinisial CH, yang menjabat Kabid PPK DAK Dikbud NTB, sebagai pihak yang menghubungi rekanan pengusaha dan meminta “fee” dengan janji paket proyek. Dana yang terkumpul diduga disalurkan melalui rekening PT Titik Temu Konsultan, merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
“Bukti transfer digital sudah kami lampirkan dalam laporan. Dugaan ini sangat serius dan harus diusut tuntas,” ujar Aditya.
Melalui laporan tersebut, GEMPAR meminta Kejaksaan Agung untuk:
- Memanggil dan memeriksa Komisaris (FH) dan Direktur (AH) PT Titik Temu Konsultan, yang diduga menjadi pusat pengumpulan dana dari rekanan.
- Memeriksa Kabid PPK DAK Dikbud NTB (CH) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan pengaturan tidak sehat dalam perencanaan dan pelaksanaan program DAK.
- Mengusut aliran dana dan pihak yang memberi perintah, termasuk dugaan penggunaan dana untuk kepentingan politik seperti pembiayaan survei jelang Pilkada.
Aditya menegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menegakkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
GEMPAR berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola DAK agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat NTB.
Comment