Makassar, Netral.co.id – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ratusan tenaga Non ASN kesehatan dari kabupaten kota yang di hadiri langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi, ketua komisi A Andi Anwar Purnomo dan dipimpin Wakil ketua Komisi A Mizar Roem.

Rapat Dengar Pendapat membahas beberapa isu penting terkait status Kepegawaian dan kesejahteraan tenaga non ASN, serta adanya pemecatan tenaga non ASN serta tidak terdatanya di pangkalan BKN. Serta merespon kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dulu rencanakan oleh pemerintah pusat tahun 2025

Pada kesempatan tersebut beberapa honorer tenaga kesehatan (nakes) menyampaikan aspirasi di depan legislator Sulsel dan perwakilan kepala BKN provinsi dan BKAD pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,

Salah satu nakes Andi Astrini dari Luwu Utara, mengatakan bahwa banyak nakes di Luwu Utara tidak terdata karena menurutnya tidak adanya transparansi data dari pemerintah kabupaten termasuk saat pendaftaran PPPK tahap ke dua.

“Aturannya jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi tes PPPK akan tetapi ada juga tetap diluluskan juga d tahap kedua, sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak di luluskan,” katanya. Selasa (14/10).

“Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk meneruskan aspirasi kami ke komisi III DPR RI agar kami juga bisa terangkat karena sudah yang puluhan tahun mengabdi tapi belum terangkat, sementara ada juga belum dua tahun mengabdi sudah lulus PPPK,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Mizar Roem menyampaikan bahwa apa yang menjadi problem atau aspirasi yang disampaikan nakes akan menjadi perhatian DPRD Provinsi untuk diteruskan ke pusat.

“Aspirasi tenaga kesehatan semua akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat sesuai atauran, karena ini butuh secara faktual makanya harus ada validasi data. Kami minta nakes dari kabupaten kota untuk menyampaikan secara tertulis,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menuturkan bahwa
Pihaknya di DPRD telah menepati janji terkait persoalan nakes.

“Kehadiran kami disini untuk memfasilitasi teman teman dari kabupaten kota dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi nakes,” tuturnya

Cicu berharap bahwa hal perlu di kawal secara serius, apalagi menurutnya dirinya yang juga berlatar belakang sebagai dokter sangat paham kerja-kerja tenaga kesehatan sehingga sangat perlu juga di perjuangkan kesejahteraannya karena
menurutnya anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan masyarakat.

“Hari ini di hadiri oleh semua stekholder sehingga kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik, Ini bagian dari perjuangan kita bersama, meskipun ini ranah kabupaten kota tapi harus di perjuangkan, meskipun saat ini banyak pemotongan anggaran dari pusat.

“Tentunya hal ini tidak bisa melukai teman-teman nakes yang sudah mengabdi puluhan tahun. Jadi
Kami minta untuk segera sama-sama memfalidasi data ,dan kita harus sepakat bersama untuk dibawa ke pusat secepatnya dan verifikasi data harus selesai pekan depan,” tegas Cicu sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi.

“Kami juga berharap teman-teman kabupaten kota untuk memberikan support kepada teman-teman nakes,
Karena sebenarnya ini bukan kewenangan kami di provinsi tapi kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bersama sama memperjuangkan kesejahteraan nakes,” tutupnya.